Foto untuk : Aksi Unjuk Rasa Tenaga Honorer, Harus Disikapi Serius Oleh Pemerintah

Aksi Unjuk Rasa Tenaga Honorer, Harus Disikapi Serius Oleh Pemerintah

Jakarta - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan tenaga honorer di depan Istana negara pada rabu kemarin (10/02), harus disikapi serius oleh pemerintah. Presiden Jokowi dan Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi diminta tidak boleh mengabaikan masalah tersebut.

Hal ini dutegaskan anggota Komisi II Fraksi PKB, Yanuar Prihatin yang mengatakan bahwa aksi unjuk rasa tenaga honorer itu menunjukkan kesungguhan yang serius. Pemerintah, lanjut Yanuat, tidak boleh mengabaikan aspirasi mereka apapun alasannya serta tidak bisa ditunda lagi aspirasinya.

“Itu harus menjadi perhatian serius jangan sampai pemerintah di mata publik menurun. Selama ini sudah banyak penuntutan dan tidak bisa menunda lagi jangan sampai ini jadi masalah politis,” ujar Yanuar Prihatin di Gedung DPR, Kamis (11/02/2016).

Ketua DPP PKB ini juga melihat hambatan yang disampaikan Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi sebenarnya dapat dipecahkan bersama DPR khususnya Komisi II saat dilakukannya beberapa kali rapat kordinasi mitra kerja.

“Hambatan yang dianggap menyulitkan untuk mengangkat tenaga honorer, itu tidak terlalu penting dan hambatan itu ada jalan keluar,” tegasnya.

Yanuar membeberkan beberapa hambatan yang dikeluhkan Menteri Yuddy diantaranya, tidak bisa mengangkat tenaga honorer karena tidak adanya payung hukum. Dirinya melihat persoalan payung hukum dapat dilakukan bersama Komisi II. “Jika Payung hukum tidak ada, kenapa tidak dicari misalhya merevisi UU,” terangnya lagi.

Persoalan kedua, lanjutnya yakni keuangan. Ia melihat menteri Yuddy berulang kali mempermasalahkan soal keuangan. Padahal, logikanya tiap tahun ada saja PNS yang pensiun.

“Soal kebutuhan dana kan tergantung Kementerian dapat pintar menempatkan. Kan, ada PNS pensiun tiap tahun,” tuturnya.

Persoalan kualitas SDM, Dirinya melihat kualitas SDM tenaga honorer tidak diragukan lagi karena ribuan orang yang melakukan unjuk rasa tersebut kebanyakan bekerja sudah berbakti dalam pekerjaannya dan tidak ada kepentingan politik.”Mereka orang jujur mau cari nafkah dan gak punya kepentingan politik seperti birokasinya,” lanjutnya.

Motivator dan pembuat buku 5 Kunci Sukses Menjadi Pemenang ini juga meminta agar Kementerian melakukan fasilitasi pelatihan jika dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas tenaga honorer. Dirinya pun siap memberikan pelatihan kepada tenaga honorer jika Kementerian tidak mampu melakukannya.

“Saya siap bantu beri pelatihan kepada tenaga honorer. Jika memang Kementerian menanggap SDM tenaga honorer dinilai kurang memadai,” tutupnya.(Ahmad Hariri)