Foto untuk : Catatan FPKB DPRD Jateng ; Pengelolaan Keuangan Pemprov Jateng Buruk

Catatan FPKB DPRD Jateng ; Pengelolaan Keuangan Pemprov Jateng Buruk

Berita PKB Jateng - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah menanggapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 melalui juru bicara Romli Mubarok, yang disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi 9/6/16 di Gedung Berlian Semarang.

Walaupun hasil pemeriksaan BPK memperoleh penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal tesebut tidak menjamin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pembacaan Pandangan Umum tersebut, FPKB memiliki 6 catatan dari sisi kinerja belanja daerah terhadap LPJ Gubernur Tahun Anggaran 2015, antara lain; 

1. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2015 yang diampu oleh 11 SKPD dengan realisasi fisik 86,68% dan keuangan 79,93%. Capaian kinerja terendah oleh Dinas Perkebunan dengan realisasi fisik sebesar 52,27% dan keuangan 44,56%. Kondisi ini mencerminkan buruknya perencanaan program dan ketidakmampuan dalam mengelola anggaran.

2.Terdapat Rp 301,9 milliar dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang tidak dapat terserap. Gubernur beralasan bahwa ketidak terserapan dana tersebut adalah karena ‚Äúsebagian kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya/tidak dilaksanakan‚ÄĚ. Sementara alasan yang disampaikan senantiasa sama dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan solusi yang disusun belum dapat optimal menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Realisasi belanja program Pelayanan Administrasi Perkantoran di seluruh SKPD mencapai Rp 556, 06 milliar atau 99,85 persen.Hal ini mencerminkan bahwa SKPD gagal melakukan efisiensi dalam hal belanja rutin yang tidak membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

4. Realisasi Belanja Modal pada Belanja langsung hanya mencapai 87,98% dari anggaran yang dialokasikan. Alasannya karena terbatasnya jumlah personil bersertifikat ahli dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Gagal Lelang.  Alasan berulang tahunan ini berkaitan dengan lemahnya pengelolaan SDM Aparatur yang setiap tahunnya terdapat alokasi belanja langsung untuk peningkatan kapasitas aparatur di tiap SKPD serta lemahnya perencanaan pengadaan barang dan jasa.

5. Rendahnya serapan Belanja Bantuan Hibah Pendidikan yang hanya mencapai 18,84%. Hal ini disebabkan ketidak pahaman Kepala Dinas Pendidikan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketidak beraniannya dalam mengambil keputusan. Kesimpulan ini diperoleh antara lain dari fakta bahwa proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Ormas seperti NU dan Muhammadiyah yang jelas-jelas memiliki payung hukum ternyata tidak dapat dicairkan. Sementara di provinsi lainnya bantuan untuk lembaga tersebut dapat diberikan.

6. Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya dan tata Ruang, sebesar Rp 2,38 triliyun terealisasi Rp 2,306 triliyun (97,81%), meski anggaran terealisasi cukup tinggi tapi pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2015 disebut tahun infrastruktur realitasnya masih jauh dari harapan. Jika dibanding tiga Provinsi Tetangga soal infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya masih kalah. Termasuk revitalisasi kawasan perkotaan, pedesaan dan perbatasan juga belum menampakkan hasil yang siginifikan.