Foto untuk : Dishubkominfo Dinilai Belum Ada Upaya Nyata Dalam Pengelolaan Parkir

Dishubkominfo Dinilai Belum Ada Upaya Nyata Dalam Pengelolaan Parkir

Karanganyar - Komisi II DPRD Karanganyar segera mengajukan permintaan pemanggilan Kepala Dishubkominfo Karanganyar, Agus Cipto Waluyo, kepada pimpinan DPRD.

Pemanggilan tersebut terkait karut marutnya pengelolaan lahan parkir beberapa tahun terakhir. Komisi II mensinyalir adanya kebocoran pendapatan parkir hingga ratusan juta rupiah. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Karanganyar, Tony Hatmoko, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (18/1/2016). “Pimpinan Dishubkominfo segera kami panggil,” ujar dia.

Ketua DPC PKB Karanganyar itu menilai belum ada upaya nyata Dishubkominfo membenahi pengelolaan parkir. Padahal Banggar DPRD sudah berulangkali menyoroti masalah tersebut. Tony tidak ingin karut marut pengelolaan parkir yang berdampak kepada kebocoran pendapatan terulang tahun 2016. “Negara tidak boleh kalah dengan para mafia parkir,” imbuh dia.

Tony mengaku bertemu sejumlah juru parkir (jukir) pada Minggu (17/1). Rata-rata setoran satu lahan parkir Rp2 juta per bulan. Artinya pendapatan satu lahan parkir sekitar Rp24 juta per tahun.

Bila dikalikan 219 titik parkir, pendapatan sektor parkir mencapai Rp5,2 miliar. Angka yang cukup fantastis, dan sangat jauh dari setoran pendapatan parkir 2015 Rp276 juta.

“Yang jadi masalah kan pendapatan yang masuk dari para jukir dipotong sejumlah pihak sebelum disetorkan. Ada tiga hingga empat mata rantai penerima jatah uang itu,” kata dia.

Menurut Tony, pihak-pihak yang menerima jatah pendapatan parkir tersebut adalah non-birokrat. Tapi dia menduga sebagian pendapatan parkir juga mengalir ke oknum birokrasi.(Kurniawan/JIBI/Solopos)