Foto untuk : FPKB Jateng : Penataan SOTK Bukan Hanya Rasionalisasi (Downsizing)

FPKB Jateng : Penataan SOTK Bukan Hanya Rasionalisasi (Downsizing)

Gedung Berlian - Semarang - Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah pada  rapat paripurna DPRD tanggal 29 Juli 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
 
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui Hj. Nur Sa'adah, juru bicara dalam paripurna tersebut memandang bahwa Penataan organisasi perangkat daerah merupakah hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada praktiknya, penataan organisasi perangkat daerah seringkali direduksi maknanya sebatas rasionalisasi (downsizing) struktur maupun pegawai. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kepentingan yang bersifat politis dalam penataan organisasi perangkat daerah. Padahal, penataan organisasi tidak selalu harus berupa rasionalisasi (downsizing) karena bisa juga berupa penggabungan (merger) dari beberapa organisasi dengan fungsi sejenis/serumpun, bahkan pembentukan organisasi baru yang memang diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi.
 
Karena itu, paradigma baru yang seyogianya diterapkan dalam penataan organisasi perangkat daerah adalah mencari struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya fungsi) serta mendesain organisasi perangkat daerah secara benar (rightsizing), bukan sekedar rasionalisasi

Sejumlah dasar pemikiran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan desain kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, antara lain:
1. Kaidah perumpunan urusan.
2. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan “sektoral”, misalnya UU Keolahragaan, PP Ketahanan Pangan, dll.
3. Akomodasi kepentingan nasional, misalnya untuk ketahanan pangan, penanganan bencana, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dll
4. Pertimbangan proporsionalitas beban kerja antar Organisasi Perangkat Daerah. 
5. Rasionalisasi dan restrukturisasi di sekretariat daerah.
6. Optimalisasi fungsi dinas dan lembaga teknis sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan.

Prinsip-prinsip tersebut perlu menjadi dasar pertimbangan ketika menyusun desain organisasi perangkat daerah agar struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tapi juga efektif. Sekalipun penataan organisasi perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari sejumlah pertimbangan politis, namun, orientasi terhadap pencapaian visi dan misi daerah dan peran pemerintah daerah perlu tetap menjadi faktor utama dalam menentukan desain yang akan diterapkan agar kesinambungan tata pemerintahan daerah dapat terus dipertahankan, bahkan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang.

Dengan konsep ini, maka jumlah SKPD menjadi 47, Selain itu diestimasikan sementara akan ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.426.100.000 per-tahun dari penghapusan tunjangan Jabatan eselon II dan III untuk 12 SKPD yang mengalami perampingan dan penggabungan yaitu:
- Bakorwil I, II dan III
- Badan Litbang
- Dinpora
- Dinas Perkebunan
- Dinas Kehutanan
- Badan P3AKB, dan
- 4 Biro. 

Diluar kajian dari BAPEMPERDA, FPKB berharap apa yang kami ungkapkan di atas mampu menjadi tolok ukur atau acuan bagi para aparatur pemerintahan di Pemprov Jawa Tengah untuk memperbaiki budaya kerja menjadi lebih aktif dan responsif.

FPKB memandang perlu agar penataan SOTK lebih terfokus sehingga dapat meningkatkan etos kerja para pejabat dan aparatur staf dalam melaksanakan semua tugasnya.Karena, diharapkan dengan demikian sudah tidak ada lagi alasan bahwa tugas seorang aparatur di SKPD mengalami tumpah tindih dengan aparatur di SKPD lainnya. Atau keterbatasan kewenangan SKPD dalam melakukan penanganan suatu masalah akibat ‘kecilnya’ tupoksi yang dimiliki, diharapkan menjadi lebih ‘leluasa’ ketika SKPD nya sudah menjadi lebih ‘besar’.
 
Semua harapan-harapan itu akan menjadi nyata ketika perwujudannya atau aplikasi di lapangan didasari dengan rasa tanggung jawab dari pejabat dan aparatur pemerintah yang bersangkutan. Pejabat atau aparatur jangan hanya ‘senang’ ketika terjadinya peningkatan anggaran karena konsekuensi SKPD yang berubah, namun anggaran yang besar harus dibarengi dengan tanggung jawab penuh dalam penggunaannya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Untuk mengawal semua harapan tadi, sudah seyogyanya eksekutif dapat membentuk SOTK baru yang tidak hanya padat anggaran semata. Draft Perda semestinya secara spesifik harus mengimplementasi upaya strategis dan efektif agar SOTK baru juga berdampak positif pada para pejabat dan aparatur yang terlibat menjadi lebih padat kinerja. Misalnya dengan membuat kerangka acuan kinerja pejabat dan aparatur yang dilengkapi dengan target atau sasaran kerja dalam kurun waktu tertentu atau yang biasa disebut sasaran kinerja pegawai (SKP).