Foto untuk : Gubernur Dipilih Oleh DPRD Provinsi, Memperkokoh NKRI

Gubernur Dipilih Oleh DPRD Provinsi, Memperkokoh NKRI

PKB Jateng - Sidang BPUPKI pernah mengusulkan Konsep Mangkubumi, di mana gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah; sebagai model ideal hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Tahun 2015 adalah tonggak baru Pemilihan Kepala Daerah. Sejak republik ini berdiri, baru kali ini Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam UU tersendiri. Sebelumnya aturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah selalu menjadi bagian yang tidak terpisah dalam UU Pemerintahan Daerah, baik dalam UU No. 22 tahun 1999, ataupun UU no. 32 tahun 2004. Sebut saja, secara jamak sebagai UU tentang Pemilihan Kepala Daerah. Lengkapnya nama UU itu adalah UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu no. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang - Undang Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan hasil pecahan dari UU No. 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah, yang dipecah menjadi tiga UU, yaitu UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa, UU no. 23 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri.

Dipecahnya UU Pemerintah Daerah tahun 2004 menjadi tiga UU; menandakan bahwa proses pemilihan kepala daerah yang akan menghasilkan seorang pemimpin sebuah daerah otonom memiliki posisi yang penting dalam tata pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana halnya keberadaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang memperkuat posisi desa; dan tentunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda yang merupakan rekonsepsi tata hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan UU No. 23 tahun 2014, konsepsi otonomi ala Indonesia dalam bingkai NKRI diperkuat. Kewenangan Pemerintah Propinsi diperkuat, dengan ditariknya sejumlah urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Propinsi. Politik penarikan wewenang itu sebenarnya dimaksudkan dalam rangka memperkuat posisi Provinsi sebagai wakil atau alat Pemerintah Pusat di daerah. Sebuah ikhtiar politik untuk merawat konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun rupanya, semangat dari konsepsi UU Pemerintah Daerah yang baru itu tidak kompatibel dengan konsepsi UU Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah Provinsi yang dikonstruksikan oleh UU No. 23 tahun 2014 sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat; antara lain ditandai dengan ditariknya (baca: dipindahkannya) sejumlah urusan atau kewenangan yang dimiliki kabupaten/Kota ke Provinsi, ternyata tidak diikuti dengan konsepsi Gubernur yang lebih sebagai wakil dari Pemerintah Pusat di daerah.

Oleh UU Pemilihan Kepala Daerah, gubernur justru lebih diposisikan sebagai penguasa lokal yang mandiri dari jangkauan Pemerintah Pusat. Dengan konsepsi itu, sebagai penguasa lokal yang mandiri, maka gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Gubernur langsung mendapatkan mandat elektoral dari rakyat, sebagaimana mandat elektoral yg dimiliki Presiden dan Bupati atau Walikota. Jadi, bisa dikatakan rakyat langsung memberikan mandat kepada tiga jenjang pemegang kekuasaan eksekutif: Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota.

Sementara, bentuk ideal dari konsepsi otonomi daerah ala UU No. 23 tahun 2014, yaitu rakyat memberikan mandat secara langsung kepada dua jenjang Pemegang kekuasaan eksekutif. Yaitu, Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan Pemerintah Pusat, dan Bupati atau walikota pemegang mandat kekuasaan Pemerintah Daerah; sedangkan gubernur sebagai alat pemerintah Pusat di Daerah. Jadi, Gubernur sebagai perantara antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Terkait dengan wacana itu, Abdul Arif, sekretaris DPW PKB Jawa Tengah menegaskan, "posisi provinsi dalam sistem pemerintahan daerah dapat diibaratkan sebagai Unit Antara pemerintahan. Karakteristik khas dari unit antara dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak berkenaan dengan pelaksanaan aktivitas dekonsentrasi ketimbang aktivitas desentralisasi." Lanjutnya, "sebagai implikasinya, Unit Antara lebih berorientasi pada aktivitas manajerial dan berfokus pada efisiensi. Ini artinya dengan gubernur dipilih langsung tidak selaras dengan posisi provinsi sebagai wilayah kerja gubernur sebagai wakil Pemerintah (Unit Antara)."


Konsepsi Gubernur sebagai perantara antara Pemerintah Pusat dan daerah yang demikian itu, sebenarnya yang pernah diidealkan oleh para pendiri bangsa dalam perdebatan di BPUPKI tahun 1945 ketika merumuskan UUD 1945. Dengan memakai istilah konsep politik Jawa, sebutan untuk mengganti istilah Gubernur yang sudah digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu adalah Mangkubumi. 

Dalam konsep politik Jawa, Mangkubumi lebih sebagai pemegang kekuasaan yang menjadi perantara antara pemerintah pusat dan Daerah. Istilah Mangkubumi untuk mengganti nama Gubernur, akhirnya kandas. Dan, sebutan Gubernur tetap digunakan sampai sekarang.

Sementara itu, pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, yang juga pengajar Doktor Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro, Hasyim Asy'ari, Phd, mendorong supaya dilakukan kembali amandemen UUD 1945, termasuk mengenai penegasan daerah otonom dalam konsepsi Tata Negara Indonesia. Konstitusi yang berlaku di Indonesia, menempatkan tiga teritorial administrasi, yaitu Pemerintahan Pusat, dan sebagai daerah otonom adalah Provinsi, serta Kabupaten atau Kota.

Merujuk UUD 1945 hasil amandemen, Hasyim Asyari,Phd. menjelaskan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Selanjutnya, "Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Karena, konstitusi mengakui provinsi dan kabupaten atau kota sebagai daerah otonom; maka argumentasi bahwa gubernur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, dijadikan sebagai dalil bahwa pemilihan Gubernur lebih baik dilakukan oleh DPRD tidak memiliki landasan yang kuat.

Menurutnya, supaya memiliki landasan yang kuat perlu dilakukan kembali amandemen UUD 1945, yaitu dengan menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom, sedangkan Provinsi diubah menjadi daerah administratif belaka.

Dengan memperhatikan berbagai gagasan, baik dari kalangan politisi, praktisi dan pakar Tata Negara, untuk menselaraskan konsepsi otonomi daerah ala UU No. 23 tahun 2014, Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) PKB, mengangkat wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi.

Setidaknya ada dua alasan tentang pemilihan gubernur oleh DPRD. Yaitu, Konstruksi UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Juga dari sisi lanskap politik, Zona pemilihan gubernur dianggap terlalu luas. Sehingga dalam pelaksanaannya selalu memerlukan ongkos politik, sosial, dan persaingan yang besar. Pemilihan melalui keterwakilan di DPRD dinilai dapat menekan biaya dan lebih realistis; paralel dengan kewenangan Gubernur yang juga terbatas, yakni sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah. Hal itu berbeda dengan posisi bupati atau walikota yang bersentuhan langsung dengan subyek politik rakyat, yang layak mendapatkan mandat elektoral langsung dari rakyat. (S-ARB)