Foto untuk : Gus Maman, Pemimpin Itu Harus Mau Membaca

Gus Maman, Pemimpin Itu Harus Mau Membaca

Semarang Berlian - Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, mengungkapkan, dirinya membandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang memiliki perhatian besar terhadap eksistensi madrasah dan pesantren.

Dia mencontohkan, di Pemprov Jatim membuat Pergub nomor 188/147/KPTS/013/2010 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pendidikan Keagamaan. Sementara untuk Provinsi Jateng, hingga kini belum ada payung hukum berupa Pergub maupun Perda. Itu artinya belum ada keberpihakan Pemprov terhadap lembaga pendidikan pesantren, yang nyata-nyata memberikan konstribusi besar membentengi NKRI.

“Ini dijadikan dasar hampir 90 persen Kabupaten dan Kota di Jawa Timur membuat Perda serupa di daerahnya masing-masing,” katanya dalam diskusi Publik FPKB Jateng, ”Mengukur Komitmen Pemprov pada Keberlangsungan Madrasah, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, Senin (14/3).

Dikatakannya, semua guru diniyah memperoleh beasiswa pendidikan sarjana di perguruan tinggi. APBD Provinsi Jatim untuk sektor pendidikan keagamaan memang hanya dua persen, namun lebih baik dibanding tidak sama sekali seperti Jateng.

Menurut gus Rozin, Jateng perlu adanya Perda tentang Keagamaan. Payung hukum untuk lembaga pendidikan berupa madrasah diniyah, pesantren, TPQ, sudah sangat diperlukan. Di Jawa Tengah terdapat Madrasah Diniyah (Madin) Ula sebanyak 10.084 madrasah, Ulya sebanyak 279 madin, Wustho ada 1.671 madin.

Kemudian jumlah pesantren di Jateng ada 4.440 pesantren, dan yang memiliki sekolah formal ada lebih dari 40 persen. Sementara jumlah santri di Jateng ada sebanyak 794.241 santri, dan 80.348 pengajar non PNS. “Pesantren sekarang tak memiliki anggaran rutin, baik dari pusat maupun daerah,” kata Gus Rozin.

Kepala Bagian Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Biro Bina Mental, Sekretariat Daerah, Jawa Tengah, Suharyanto mengatakan, ada penurunan pencairan dana hibah di tahun 2015 lalu. Penyebabnya karena penerima belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Maka, pihaknya menyetujui jika memang terdapat Perda tentang Keagamaan. Ia mengatakan, kondisi yang ada saat ini khususnya sekolah-sekolah di daerah pesisir ternyata sekolah keagamaan paling diminati dibanding sekolah umum. Jika mereka tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah dan hanya mengandalkan bantuan dari Kemenag, akan sulit berkembang. Bahkan, pengembangan sarana dan prasarana dalam waktu 10 tahun ke depan pun belum tentu memenuhi standar.

“Itu yang kami temukan di lapangan. Kami juga sudah sampaikan ke Gubernur, bahwa bantuan hibah bidang keagamaan sangat bermanfaat pada masyarakat,” katanya.

Sedangkan untuk Provinsi Jawa tengah, lanjutnya, saat ini DPRD akan merevisi Perda nomor 4 tahun 2012 tentang
penyelenggraan pendidikan. Revisi Perda ini sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016. Dengan demikian pihaknya akan mengawal pembahasan revisi Perda agar ada penambahan pasal yang secara khusus tentang pendidikan keagamaan.

Dalam akhir diskusi, KH Imanul Haq menyampaikan pentingnya berdiskusi "Pemimpin itu harus mau membaca, salah satunya dengan berdikusi," Pesan Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa RI, Komisi 8, Panja untuk Pendidikan Islam. Selanjutnya Ketua DPW PKB Jateng KH Muhammad Yusuf Chudlori, juga menghimbau agar seluruh FPKB Kab/Kota se-Jateng bisa mendorong perda-perda tentang pendidikan keagamaan. (sho)