Foto untuk : KH Munif Muhammad Zuhri : Negeri Dongeng Tentang Demokrasi

KH Munif Muhammad Zuhri : Negeri Dongeng Tentang Demokrasi

40 hari yang lalu, Selasa (8/12/2015), kita semua kehilangan salah seorang panutan kita, simbah KH. Aziz Mansur. Kita semua tahu bagaimana figur beliau, garis perjuangan beliau dan tentu saja kiprah beliau bagi Partai Kebangkitan Bangsa dan Nahdlotul ‘Ulama. Sangat besar peran beliau di Partai Kebangkitan Bangsa ini, dan luar biasa pula peran beliau di jam’iyyah NU sebagai ormas Islam yang menjadi Induk PKB.

Sungguh, hingga hari ini kita masih merasa duka yang teramat dalam atas kepergian beliau. Namun demikian, tentu kita tidak boleh hanyut dalam suasana duka yang berlarut larut. Masih panjang jalan terbentang didepan kita, masih banyak hal yang harus kita kerjakan untuk kepentingan ummat, dan masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan untuk bangsa dan negara ini.

Sebab itu, mari, mulai hari ini kita luruskan arah gerak langkah kita untuk bersatu padu mencapai visi, misi dan tujuan kita dalam satu irama dan gerak yang dinamis.

Satu irama, sebab kesatuan suara, pikiran dan ide yang telah diputuskan itu sangatlah penting. Satu gerak, sebab kesatuan langkah merupakan elemen dasar untuk mencapai tujuan bersama. Dinamis, berarti irama dan gerakan kita harus senantiasa memperhatikan pada kontekstualitas jaman, persoalan yang dihadapi, dan kekuatan yang dimiliki, guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Tanpa semua itu, kita hanya akan menjadi partai yang rapuh, dan pesakitan. Sebab itulah mari kita mulai kembali merumuskan, hal hal apakah yang harus kita lakukan untuk memperjuangkan ummat, bangsa dan negara ini dengan kebenaran yang menjadi visi kita.

Pertama, mari kita belajar dari sejarah, kenyataan bahwa PKB adalah salah satu partai yang tergolong besar di negeri ini, namun kenyataan pula bahwa perjalanan PKB senantiasa mengalami pasang surut. Diakui atau tidak, partai ini pernah mengalami berbagai goncangan hebat, bahkan sempat terpecah dan sebagian orang-orang yang dulu seperjuangan dengan kita kini tidak lagi memiliki visi yang sama. Partai ini juga pernah mengalami sebuah kejayaan menjadi partai pemegang tampuk kekuasaan ketika Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, meskipun nasibnya tidak seperti yang kita harapkan.

Adalah suatu hal yang wajar jika dinamika sebuah organisasi, apalagi partai, mengalami pasang surut mengingat didalamnya sarat dengan muatan kepentingan, baik internal maupun eksternal, individu maupun golongan. Yang tidak wajar adalah jika sebuah partai tidak mampu memberi manfaat yang berarti kepada ummat. Oleh sebab itu, tentu kita tidak ingin partai ini menjadi partai yang memiliki peran rendah terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak ingin, partai ini menjadi partai yang hanya memiliki kontribusi terhadap konstituennya, apalagi hanya terhadap pengurus-pengurusnya.

Saya ingat apa yang dikatakan oleh Gus Dur yang jika saya rangkum kurang lebih demikian, “... jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu perTuhankan itu bukan Alloh, tapi Agama.... Pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Alloh, kamu harus menerima semua makhluq. Karena begitulah Alloh.”. 
Analogi dengan pemikiran tersebut adalah jika kita mengakui bahwa partai ini bercirikan wawasan kebangsaan, maka seluruh komponen dan kekuatan partai ini harus diletakkan untuk kepentingan bangsa. Jika tidak, maka sesungguhnya partai kita bukanlah partai yang berwatak kebangsaan. Kalau diungkapkan kurang lebih demikian: Jika kamu hanya menerima kelompokmu, maka yang kamu pertuhankan bukanlah Alloh, tapi kelompokmu.  Mari saudara saudara, kita kokohkan Iman ini, dengan meningkatkan kemanfaatan partai ini. Bahwa partai ini harus memberi manfaat kepada ummat dari semua golongan.

Kedua, mari kita lihat kontekstualitas jaman yang terjadi di negeri ini. Kalau saya cermati, kita sekarang sebenarnya sedang berada dalam sebuah negeri dongeng tentang demokrasi. Demi impian demokrasi, kita menciptakan berbagai pranata sosial, melegitimasi berbagai institusi hukum, memasukkan berbagai macam gagasan dari berbagai macam kepentingan, dengan harapan semua kepentingan dari semua golongan dapat tertampung di negeri ini. Apa mungkin? Saya berani katakan “ini tidak mungkin!”.

Kita mengakui bahwa negeri ini terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, golongan, budaya, agama serta adat istiadat. Kita tidak mungkin mengingkari ke-bhineka-an kita, namun bukan berarti kita harus menampung semua kepentingan dan kehendak dari berbagai macam golongan ke-bhineka-an dengan memasukkan seluruh kehendak individual masing masing struktur ke-bhineka-an tersebut. Satu satunya cara untuk menampung seluruh kepentingan rakyat dan bangsa ini adalah dengan mengintegralkan seluruh kepentingan semua komponen itu dalam satu kepentingan, yaitu kepentingan Ibu Pertiwi. Semua hal yang dapat menciderai kepentingan Ibu Pertiwi harus kita buang jauh jauh, dan semua hal yang dapat mendukung kepentingan negeri ini harus kita akomodasi dan kita laksanakan.

Lebih detail, mari kita lihat satu persatu pentas panggung sandiwara demokrasi yang terjadi di negeri ini. Tatanan konstitusi kita saat ini sedang diuji.
Lembaga yudikatif kita, menurut pandangan saya sedang mengalami carut marut akibat idealisme yang berlebihan. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan mampu mengatasi persoalan korupsi yang mengakar di negeri ini seringkali justru menciderai makna penegakan hukum itu sendiri.

Kita sering mendengar adanya konflik kepentingan antara KPK dengan lembaga penegak hukum yang sudah ada sebelumnya. Kita juga sering mendengar suara suara yang menyatakan bahwa KPK sekarang telah menjadi lembaga superbody. Sekalipun bagian perkara sudah terbagi antara lembaga yudikatif dan lembaga komisioner tersebut, namun masih saja terjadi saling intai dan perebutan perkara antara kedua lembaga. Bukankah hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum? Dan bukankah ketidakpastian hukum itu menciderai hukum itu sendiri? Nyatanya, dengan adanya KPK kita justru memunculkan anak emas dan memarjinalkan institusi hukum lainnya. Bukankah ini tidak adil? Dan bukankah ketidak adilan itu sangat bertentangan dengan hukum itu sendiri? Saudara saudara, rasanya kita perlu mencermati dan mengevaluasi kembali pranata hukum yang kita bangun dalam pemberantasan korupsi ini.

Di sisi lain, tatanan pemerintahan kita juga sedang diuji dengan adanya dualisme pengambilan keputusan publik. Memang, salah satu kelemahan sistem Presidensial dalam negara republik adalah seringkali pengambilan keputusan publik ditentukan oleh hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif. Kita sering disuguhi tontonan seperti itu, mulai dari peristiwa pengangkatan Kapolri, pejabat pemerintahan lainnya setingkat menteri, hingga pemilihan badan badan komisioner serta penetapan anggaran.

Ironisnya, sudah tahu bahwa pengambilan keputusan publik dengan cara demikian merupakan kelemahan, pihak-pihak pengambil keputusan tidak berusaha bernegosiasi dengan cara elegan untuk kepentingan bangsa namun justru ramai ramai mengumbar perbedaan sudut pandang tersebut didepan publik. Inikah ciri khas demokrasi? Mengharuskan masuknya kepentingan golongan dengan cara memaksakan kehendak? "Bukan saudara saudara",, itu semua adalah bentuk dari tatanan yang justru keluar dari demokrasi. Sebab demokrasi bagi saya itu sederhana; keputusan harus ditetapkan dengan cara dan tujuan untuk kepentingan publik, dan sekali keputusan ditetapkan maka kewajiban kita semua untuk menjunjung tinggi keputusan bersama. Jika ada yang tidak puas terhadap keputusan tersebut dan melahirkan ketidakpuasannya tersebut dengan cara yang tidak elegant, maka kita harus hadapi ketidakpuasan itu. Ini bukan berarti otoriter, justru inilah demokrasi dengan menjunjung tinggi keputusan bersama. Dan anehnya, kita sering diam saja ketika melihat hal yang demikian bukan?

Saudaraku, Ada sisi unik lainnya di pentas demokrasi negeri ini.. Pada saat kita meneriakkan demokrasi di belahan bumi ini, disaat yang sama pula kita sendiri bersikap tidak tegas terhadap sekelompok orang yang merongrong demokrasi di negeri ini. Kita masih mencoba bersikap lunak terhadap orang-orang yang melakukan teror terhadap negara. Pengadilan terhadap orang-orang yang merongrong bangsa dan negara ini masih digelar hanya untuk mengambil simpati dunia bahwa kita adalah negara demokratis, padahal demokratisme di negeri ini sedang diinjak injak oleh mereka. Bukankah rongrongan terhadap negara adalah perlawanan terhadap kesatuan negara dan bangsa ini? Anti kemapanan terhadap negara bukanlah sekedar persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi lebih dari itu perlawanan terhadap NKRI. Musuh yang mengancam keutuhan bangsa dan negara ini harus dihadapi oleh putra bangsa yang memang profesional dibidangnya, yaitu Tentara.

Sayangnya, kita sendiri berlaku tidak adil terhadap Tentara kita. Tentara yang saya maksud dalam hal ini adalah TNI dan Polri. Mereka sejatinya sama sama prajurit NKRI, hanya bidang yang mereka tangani berbeda.  Sadar atau tidak, sebenarnya kita telah mengebiri hak-hak mereka, terutama hak hak politik. Kalau persoalan mereka tidak boleh dipilih atau tidak boleh memilih, itu memang untuk menjaga profesionalitas dan netralitas mereka terhadap semua golongan. Namun pembungkaman hak-hak suara mereka di lembaga legislatif, dan pengusiran mereka ke barak barak adalah ironi sebuah demokrasi. Bukankah mereka juga putra putri Ibu Pertiwi yang memiliki hak bersuara, menyatakan pendapat, dan turut memutuskan hendak dikemanakan negeri ini? Tentara, bukanlah robot yang hanya sewaktu waktu dapat diperintah kapan harus berperang, dan kapan duduk manis di barak. Mereka juga harus memutuskan kapan berperang membela negara, kapan berkiprah di masyarakat dan kapan turut membantu membangun masyarakat. Dan ketahuilah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai tentaranya. 

Saudaraku yang saya hormati, sejarah partai dan kenyataan yang sedang terjadi di negeri ini merupakan dua hal penting untuk menentukan dimanakah posisi kita seharusnya sekarang. Oleh sebab itu, hal ketiga yang kita perlukan adalah menentukan rencana strategis partai yang bukan hanya untuk kebesaran partai, namun juga menempatkan partai pada posisi yang memberi manfaat terhadap masyarakat, bangsa dan negara ini. Partai yang besar adalah partai yang mampu memberi sumbangsih besar kepada bangsa dan negara ini. Persoalan jumlah konstituen partai, itu merupakan konsekwensi logis dari peran partai terhadap masyarakat dan bangsa. Itulah Sunnatulloh.

Sebelum saya mengakhiri uraian ini, perkenankan saya menyampaikan sebuah puisi pendek..
Usah kau pikirkan kemana engkau pergi
Pikirkan saja lewat jalan mana engkau akan berlabuh pulang
Sebab hakikatmu adalah penghuni surga
Maka rengkuhlah keabadian..

Puisi di atas menggambarkan bahwa pada hakikatnya saat ini kita sedang bepergian, sebab rumah kita yang sesungguhnya adalah di surga. Oleh sebab itu, kita tidak perlu bingung memikirkan apa yang harus kita lakukan di dunia ini... cari saja bekal untuk kepentingan akhirat, dengan berbuat baik dan memberi manfaat pada sesama, agar ketika pulang ke akherat kelak kita akan menemukan jalan khusnul khotimah dan kembali ke surga, rumah kita. Demikianlah seharusnya arah dan tujuan Partai ini.