Foto untuk : Kunci Cagub Jateng 2018 Jika Ingin Menang

Kunci Cagub Jateng 2018 Jika Ingin Menang

PKB News, Semarang - Jika pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah pada Juni 2018 mendatang terjadi head to head, maka siapapun calon atau partai pengusung yang berkoalisi dengan partai berbasis nahdliyin (NU), berpeluang besar memenangi  Pilgub. Sebab, karakter politik di Jawa Tengah, sejak sebelum era orde baru dan setelah reformasi, menempatkan  partai nasionalis dan partai berbasis massa nahdliyin, sebagai pemenangnya.

“Di era orde lama, pemenang pemilu di Jawa Tengah adalah PNI, berikutnya Partai NU. Setelah reformasi, menempatkan PDIP dan PKB sebagai peraih kursi terbanyak pertama dan kedua. Pada Pemilu Legislatif 2014, PDIP memperoleh 27 kursi, di urutan berikutnya PKB mengantongi 13 kursi,” kata pengamat sosial dan politik, Ir Suhariyanto, kemarin.

Maka, lanjut Suhariyanto, koalisi dengan partai berbasis massa NU, menjadi hal penting pada Pilgub 2018 mendatang. Bukan semata karena mesin PDIP yang mengakar dan bisa bekerja optimal. Tapi karena lawan yang dihadapi cagub-cawagub PDIP sekarang, tidak bisa dianggap enteng. Lawan petahana Ganjar Pranowo– jika nantinya tetap dicalonkan oleh PDIP–adalah Sudirman Said (SS), sosok yang diturunkan ke Jakarta ke Jawa Tengah oleh partai pengusung.

Untuk diketahui, SS  sudah resmi dicalonkan oleh Gerindra dan PAN. PKS Jateng juga telah meminta kepada DPP partainya agar merekomendasikan SS sebagai cagub.  “Siapa yang tidak tahu SS. Dia mantan menteri, track recordnya baik. Dalam kasus Feeport Papa Minta Saham, SS diposisikan sebagai orang yang berani membuka kasus itu ke publik. Sebaliknya, lawan pada kasus Papa Minta Saham, saat ini justru dalam posisi diduga terlibat kasus e-KTP. Maka, dalam konteks ini, SS diposisikan sebagai orang yang baik.”

Maka, lanjut Suhariyanto, “Akan jauh lebih mudah meningkatkan elektabilitas sosok yang baik, daripada sosok yang sekadar populer. Modal ini dimiliki oleh SS.” Sisi lain, SS berasal dari Brebes, Jawa Tengah. “Artinya, SS bisa dipandang sebagai orang daerah yang sukses di kancah nasional. Sisi lain, bisa disebut  orang Jakarta yang sudah cukup populer untuk bertarung di Jateng.”

Nah, dalam konteks Pilgub Jateng,  jika  SS dengan partai pengusungnya tidak berkolaborasi dengan parpol berbasis NU, juga akan cukup sulit memenangi Pilgub. “Saya memang melihat ada skenario mengusung SS, ibaratnya seperti ingin men-Jakarta-kan Jawa Tengah pada Pilgub 2018. Tapi ingat, ini Jawa Tengah, bukan Jakarta. Ada historis politik yang berbeda antara Jakarta dan Jateng,”  kata pengusaha ini.

Di Jakarta, koalisi Gerindra, PAN, PKS pada Pilgub DKI Jakarta yang mengusung Anis-Sandi, bisa memenangi Ahok-Djarot (PDIP dan Nasdem). “Anis-Sandi menang, selain karena diuntungkan dengan kasus sensitif yang membelit pasangan lawan,  juga  karena Jakarta memiliki sejarah politik yang kental dengan partai Islam sebagai pemenang pemilu.”  Di Jakarta,  sejak 1955, Islam-politik yang beraspirasi lewat Masyumi, punya kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Pun, PPP di masa orde baru. Pada  Pemilu 1977, meski Golkar mendapatkan 61,2 persen suara dalam Pemilu 1977 secara keseluruhan, tapi Golkar masih kalah oleh PPP di Jakarta.

Luasan geografis antara Jakarta  dan Jawa Tengah, juga harus diperhitungkan. Dengan 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah, calon tidak bisa bekerja sendiri. Sangat butuh mesin politik partai. “Jakarta itu kecil, dibandingkan Jateng. Hanya saja, di Jakarta, media mainstream ada di sana semua.  Pusat semua stasiun televisi, koran-koran nasional. Artinya, calon mudah untuk mendekati pemilihnya. Sebaliknya,  Jateng luas. Dalam waktu 6 bulan, seorang calon tidak akan maksimal menggarap 35 kota/kabupaten. Untuk itulah, butuh mesin partai yang solid dan kuat.”

Dalam konteks mesin parpol, sebagai partai nasionalis, PDIP masih sangat unggul dibandingkan partai nasionalis lainnya. Satu sisi, partai nasionalis pengusung SS, tidak cukup semengakar PDIP. “Untuk itu, SS dan partai pengusungnya butuh partai yang berbasis NU untuk bisa mengimbangi kekuatan PDIP.” Lantas, dalam konteks PKB, siapa sosok yang layak mendampingi SS?. “Maaf, saya tidak dalam posisi bicara soal sosok, karena tentu sangat subjektif sekali. Tapi lebih ke peluang. Sebab jika kita berkaca pada historis politik di Jawa Tengah, NU punya kekuatan politik yang besar di Jateng, setelah PNI ketika itu, bahkan sampai saat ini.”

Bagi PDIP sendiri, kemunculan SS tidak boleh dipandang mata. “Akan lebih baik kalau PDIP berkoalisi dengan parpol berbasis nahdliyin untuk menempatkan sosok NU  sebagai orang nomor dua, agar nantinya mesin partai bisa bekerja lebih  maksimal. Kedekatan antara PDIP dan NU harus dimanfaatkan, dengan memberi ruang kepada partai yang berbasis massa NU pada Pilgub.”

Kata Suhariyanto, di Jawa Tengah, kerja mesin parpol lebih dibutuhkan  daripada sekadar sosok calon. “Dulu Bibit masuk ke Jateng, belum banyak orang mengenal. Diusung oleh PDIP, Bibit terpilih. Ganjar juga begitu. Sebaliknya, ketika Bibit diusung partai lain, kalah oleh Ganjar yang diusung PDIP, meski Ganjar ketika itu belum terlalu populer di Jawa Tengah.” Maka, melihat calon yang ada sekarang,  siapapun parpol yang berkoalisi, maka jika ingin memenangi Pilgub Jawa Tengah, harus menggandeng partai berbasis nahdliyin. (isk/RadarSemarang)
PKB News, Semarang - Jika pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah pada Juni 2018 mendatang terjadi head to head, maka siapapun calon atau partai pengusung yang berkoalisi dengan partai berbasis nahdliyin (NU), berpeluang besar memenangi  Pilgub. Sebab, karakter politik di Jawa Tengah, sejak sebelum era orde baru dan setelah reformasi, menempatkan  partai nasionalis dan partai berbasis massa nahdliyin, sebagai pemenangnya.

“Di era orde lama, pemenang pemilu di Jawa Tengah adalah PNI, berikutnya Partai NU. Setelah reformasi, menempatkan PDIP dan PKB sebagai peraih kursi terbanyak pertama dan kedua. Pada Pemilu Legislatif 2014, PDIP memperoleh 27 kursi, di urutan berikutnya PKB mengantongi 13 kursi,” kata pengamat sosial dan politik, Ir Suhariyanto, kemarin.

Maka, lanjut Suhariyanto, koalisi dengan partai berbasis massa NU, menjadi hal penting pada Pilgub 2018 mendatang. Bukan semata karena mesin PDIP yang mengakar dan bisa bekerja optimal. Tapi karena lawan yang dihadapi cagub-cawagub PDIP sekarang, tidak bisa dianggap enteng. Lawan petahana Ganjar Pranowo– jika nantinya tetap dicalonkan oleh PDIP–adalah Sudirman Said (SS), sosok yang diturunkan ke Jakarta ke Jawa Tengah oleh partai pengusung.

Untuk diketahui, SS  sudah resmi dicalonkan oleh Gerindra dan PAN. PKS Jateng juga telah meminta kepada DPP partainya agar merekomendasikan SS sebagai cagub.  “Siapa yang tidak tahu SS. Dia mantan menteri, track recordnya baik. Dalam kasus Feeport Papa Minta Saham, SS diposisikan sebagai orang yang berani membuka kasus itu ke publik. Sebaliknya, lawan pada kasus Papa Minta Saham, saat ini justru dalam posisi diduga terlibat kasus e-KTP. Maka, dalam konteks ini, SS diposisikan sebagai orang yang baik.”

Maka, lanjut Suhariyanto, “Akan jauh lebih mudah meningkatkan elektabilitas sosok yang baik, daripada sosok yang sekadar populer. Modal ini dimiliki oleh SS.” Sisi lain, SS berasal dari Brebes, Jawa Tengah. “Artinya, SS bisa dipandang sebagai orang daerah yang sukses di kancah nasional. Sisi lain, bisa disebut  orang Jakarta yang sudah cukup populer untuk bertarung di Jateng.”

Nah, dalam konteks Pilgub Jateng,  jika  SS dengan partai pengusungnya tidak berkolaborasi dengan parpol berbasis NU, juga akan cukup sulit memenangi Pilgub. “Saya memang melihat ada skenario mengusung SS, ibaratnya seperti ingin men-Jakarta-kan Jawa Tengah pada Pilgub 2018. Tapi ingat, ini Jawa Tengah, bukan Jakarta. Ada historis politik yang berbeda antara Jakarta dan Jateng,”  kata pengusaha ini.

Di Jakarta, koalisi Gerindra, PAN, PKS pada Pilgub DKI Jakarta yang mengusung Anis-Sandi, bisa memenangi Ahok-Djarot (PDIP dan Nasdem). “Anis-Sandi menang, selain karena diuntungkan dengan kasus sensitif yang membelit pasangan lawan,  juga  karena Jakarta memiliki sejarah politik yang kental dengan partai Islam sebagai pemenang pemilu.”  Di Jakarta,  sejak 1955, Islam-politik yang beraspirasi lewat Masyumi, punya kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Pun, PPP di masa orde baru. Pada  Pemilu 1977, meski Golkar mendapatkan 61,2 persen suara dalam Pemilu 1977 secara keseluruhan, tapi Golkar masih kalah oleh PPP di Jakarta.

Luasan geografis antara Jakarta  dan Jawa Tengah, juga harus diperhitungkan. Dengan 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah, calon tidak bisa bekerja sendiri. Sangat butuh mesin politik partai. “Jakarta itu kecil, dibandingkan Jateng. Hanya saja, di Jakarta, media mainstream ada di sana semua.  Pusat semua stasiun televisi, koran-koran nasional. Artinya, calon mudah untuk mendekati pemilihnya. Sebaliknya,  Jateng luas. Dalam waktu 6 bulan, seorang calon tidak akan maksimal menggarap 35 kota/kabupaten. Untuk itulah, butuh mesin partai yang solid dan kuat.”

Dalam konteks mesin parpol, sebagai partai nasionalis, PDIP masih sangat unggul dibandingkan partai nasionalis lainnya. Satu sisi, partai nasionalis pengusung SS, tidak cukup semengakar PDIP. “Untuk itu, SS dan partai pengusungnya butuh partai yang berbasis NU untuk bisa mengimbangi kekuatan PKB News, Semarang - Jika pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah pada Juni 2018 mendatang terjadi head to head, maka siapapun calon atau partai pengusung yang berkoalisi dengan partai berbasis nahdliyin (NU), berpeluang besar memenangi  Pilgub. Sebab, karakter politik di Jawa Tengah, sejak sebelum era orde baru dan setelah reformasi, menempatkan  partai nasionalis dan partai berbasis massa nahdliyin, sebagai pemenangnya.

“Di era orde lama, pemenang pemilu di Jawa Tengah adalah PNI, berikutnya Partai NU. Setelah reformasi, menempatkan PDIP dan PKB sebagai peraih kursi terbanyak pertama dan kedua. Pada Pemilu Legislatif 2014, PDIP memperoleh 27 kursi, di urutan berikutnya PKB mengantongi 13 kursi,” kata pengamat sosial dan politik, Ir Suhariyanto, kemarin.

Maka, lanjut Suhariyanto, koalisi dengan partai berbasis massa NU, menjadi hal penting pada Pilgub 2018 mendatang. Bukan semata karena mesin PDIP yang mengakar dan bisa bekerja optimal. Tapi karena lawan yang dihadapi cagub-cawagub PDIP sekarang, tidak bisa dianggap enteng. Lawan petahana Ganjar Pranowo– jika nantinya tetap dicalonkan oleh PDIP–adalah Sudirman Said (SS), sosok yang diturunkan ke Jakarta ke Jawa Tengah oleh partai pengusung.

Untuk diketahui, SS  sudah resmi dicalonkan oleh Gerindra dan PAN. PKS Jateng juga telah meminta kepada DPP partainya agar merekomendasikan SS sebagai cagub.  “Siapa yang tidak tahu SS. Dia mantan menteri, track recordnya baik. Dalam kasus Feeport Papa Minta Saham, SS diposisikan sebagai orang yang berani membuka kasus itu ke publik. Sebaliknya, lawan pada kasus Papa Minta Saham, saat ini justru dalam posisi diduga terlibat kasus e-KTP. Maka, dalam konteks ini, SS diposisikan sebagai orang yang baik.”

Maka, lanjut Suhariyanto, “Akan jauh lebih mudah meningkatkan elektabilitas sosok yang baik, daripada sosok yang sekadar populer. Modal ini dimiliki oleh SS.” Sisi lain, SS berasal dari Brebes, Jawa Tengah. “Artinya, SS bisa dipandang sebagai orang daerah yang sukses di kancah nasional. Sisi lain, bisa disebut  orang Jakarta yang sudah cukup populer untuk bertarung di Jateng.”

Nah, dalam konteks Pilgub Jateng,  jika  SS dengan partai pengusungnya tidak berkolaborasi dengan parpol berbasis NU, juga akan cukup sulit memenangi Pilgub. “Saya memang melihat ada skenario mengusung SS, ibaratnya seperti ingin men-Jakarta-kan Jawa Tengah pada Pilgub 2018. Tapi ingat, ini Jawa Tengah, bukan Jakarta. Ada historis politik yang berbeda antara Jakarta dan Jateng,”  kata pengusaha ini.

Di Jakarta, koalisi Gerindra, PAN, PKS pada Pilgub DKI Jakarta yang mengusung Anis-Sandi, bisa memenangi Ahok-Djarot (PDIP dan Nasdem). “Anis-Sandi menang, selain karena diuntungkan dengan kasus sensitif yang membelit pasangan lawan,  juga  karena Jakarta memiliki sejarah politik yang kental dengan partai Islam sebagai pemenang pemilu.”  Di Jakarta,  sejak 1955, Islam-politik yang beraspirasi lewat Masyumi, punya kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Pun, PPP di masa orde baru. Pada  Pemilu 1977, meski Golkar mendapatkan 61,2 persen suara dalam Pemilu 1977 secara keseluruhan, tapi Golkar masih kalah oleh PPP di Jakarta.

Luasan geografis antara Jakarta  dan Jawa Tengah, juga harus diperhitungkan. Dengan 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah, calon tidak bisa bekerja sendiri. Sangat butuh mesin politik partai. “Jakarta itu kecil, dibandingkan Jateng. Hanya saja, di Jakarta, media mainstream ada di sana semua.  Pusat semua stasiun televisi, koran-koran nasional. Artinya, calon mudah untuk mendekati pemilihnya. Sebaliknya,  Jateng luas. Dalam waktu 6 bulan, seorang calon tidak akan maksimal menggarap 35 kota/kabupaten. Untuk itulah, butuh mesin partai yang solid dan kuat.”

Dalam konteks mesin parpol, sebagai partai nasionalis, PDIP masih sangat unggul dibandingkan partai nasionalis lainnya. Satu sisi, partai nasionalis pengusung SS, tidak cukup semengakar PDIP. “Untuk itu, SS dan partai pengusungnya butuh partai yang berbasis NU untuk bisa mengimbangi kekuatan PKB News, Semarang - Jika pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah pada Juni 2018 mendatang terjadi head to head, maka siapapun calon atau partai pengusung yang berkoalisi dengan partai berbasis nahdliyin (NU), berpeluang besar memenangi  Pilgub. Sebab, karakter politik di Jawa Tengah, sejak sebelum era orde baru dan setelah reformasi, menempatkan  partai nasionalis dan partai berbasis massa nahdliyin, sebagai pemenangnya.

“Di era orde lama, pemenang pemilu di Jawa Tengah adalah PNI, berikutnya Partai NU. Setelah reformasi, menempatkan PDIP dan PKB sebagai peraih kursi terbanyak pertama dan kedua. Pada Pemilu Legislatif 2014, PDIP memperoleh 27 kursi, di urutan berikutnya PKB mengantongi 13 kursi,” kata pengamat sosial dan politik, Ir Suhariyanto, kemarin.

Maka, lanjut Suhariyanto, koalisi dengan partai berbasis massa NU, menjadi hal penting pada Pilgub 2018 mendatang. Bukan semata karena mesin PDIP yang mengakar dan bisa bekerja optimal. Tapi karena lawan yang dihadapi cagub-cawagub PDIP sekarang, tidak bisa dianggap enteng. Lawan petahana Ganjar Pranowo– jika nantinya tetap dicalonkan oleh PDIP–adalah Sudirman Said (SS), sosok yang diturunkan ke Jakarta ke Jawa Tengah oleh partai pengusung.

Untuk diketahui, SS  sudah resmi dicalonkan oleh Gerindra dan PAN. PKS Jateng juga telah meminta kepada DPP partainya agar merekomendasikan SS sebagai cagub.  “Siapa yang tidak tahu SS. Dia mantan menteri, track recordnya baik. Dalam kasus Feeport Papa Minta Saham, SS diposisikan sebagai orang yang berani membuka kasus itu ke publik. Sebaliknya, lawan pada kasus Papa Minta Saham, saat ini justru dalam posisi diduga terlibat kasus e-KTP. Maka, dalam konteks ini, SS diposisikan sebagai orang yang baik.”

Maka, lanjut Suhariyanto, “Akan jauh lebih mudah meningkatkan elektabilitas sosok yang baik, daripada sosok yang sekadar populer. Modal ini dimiliki oleh SS.” Sisi lain, SS berasal dari Brebes, Jawa Tengah. “Artinya, SS bisa dipandang sebagai orang daerah yang sukses di kancah nasional. Sisi lain, bisa disebut  orang Jakarta yang sudah cukup populer untuk bertarung di Jateng.”

Nah, dalam konteks Pilgub Jateng,  jika  SS dengan partai pengusungnya tidak berkolaborasi dengan parpol berbasis NU, juga akan cukup sulit memenangi Pilgub. “Saya memang melihat ada skenario mengusung SS, ibaratnya seperti ingin men-Jakarta-kan Jawa Tengah pada Pilgub 2018. Tapi ingat, ini Jawa Tengah, bukan Jakarta. Ada historis politik yang berbeda antara Jakarta dan Jateng,”  kata pengusaha ini.

Di Jakarta, koalisi Gerindra, PAN, PKS pada Pilgub DKI Jakarta yang mengusung Anis-Sandi, bisa memenangi Ahok-Djarot (PDIP dan Nasdem). “Anis-Sandi menang, selain karena diuntungkan dengan kasus sensitif yang membelit pasangan lawan,  juga  karena Jakarta memiliki sejarah politik yang kental dengan partai Islam sebagai pemenang pemilu.”  Di Jakarta,  sejak 1955, Islam-politik yang beraspirasi lewat Masyumi, punya kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Pun, PPP di masa orde baru. Pada  Pemilu 1977, meski Golkar mendapatkan 61,2 persen suara dalam Pemilu 1977 secara keseluruhan, tapi Golkar masih kalah oleh PPP di Jakarta.

Luasan geografis antara Jakarta  dan Jawa Tengah, juga harus diperhitungkan. Dengan 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah, calon tidak bisa bekerja sendiri. Sangat butuh mesin politik partai. “Jakarta itu kecil, dibandingkan Jateng. Hanya saja, di Jakarta, media mainstream ada di sana semua.  Pusat semua stasiun televisi, koran-koran nasional. Artinya, calon mudah untuk mendekati pemilihnya. Sebaliknya,  Jateng luas. Dalam waktu 6 bulan, seorang calon tidak akan maksimal menggarap 35 kota/kabupaten. Untuk itulah, butuh mesin partai yang solid dan kuat.”

Dalam konteks mesin parpol, sebagai partai nasionalis, PDIP masih sangat unggul dibandingkan partai nasionalis lainnya. Satu sisi, partai nasionalis pengusung SS, tidak cukup semengakar PDIP. “Untuk itu, SS dan partai pengusungnya butuh partai yang berbasis NU untuk bisa mengimbangi kekuatan PKB News, Semarang - Jika pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah pada Juni 2018 mendatang terjadi head to head, maka siapapun calon atau partai pengusung yang berkoalisi dengan partai berbasis nahdliyin (NU), berpeluang besar memenangi  Pilgub. Sebab, karakter politik di Jawa Tengah, sejak sebelum era orde baru dan setelah reformasi, menempatkan  partai nasionalis dan partai berbasis massa nahdliyin, sebagai pemenangnya.

“Di era orde lama, pemenang pemilu di Jawa Tengah adalah PNI, berikutnya Partai NU. Setelah reformasi, menempatkan PDIP dan PKB sebagai peraih kursi terbanyak pertama dan kedua. Pada Pemilu Legislatif 2014, PDIP memperoleh 27 kursi, di urutan berikutnya PKB mengantongi 13 kursi,” kata pengamat sosial dan politik, Ir Suhariyanto, kemarin.

Maka, lanjut Suhariyanto, koalisi dengan partai berbasis massa NU, menjadi hal penting pada Pilgub 2018 mendatang. Bukan semata karena mesin PDIP yang mengakar dan bisa bekerja optimal. Tapi karena lawan yang dihadapi cagub-cawagub PDIP sekarang, tidak bisa dianggap enteng. Lawan petahana Ganjar Pranowo– jika nantinya tetap dicalonkan oleh PDIP–adalah Sudirman Said (SS), sosok yang diturunkan ke Jakarta ke Jawa Tengah oleh partai pengusung.

Untuk diketahui, SS  sudah resmi dicalonkan oleh Gerindra dan PAN. PKS Jateng juga telah meminta kepada DPP partainya agar merekomendasikan SS sebagai cagub.  “Siapa yang tidak tahu SS. Dia mantan menteri, track recordnya baik. Dalam kasus Feeport Papa Minta Saham, SS diposisikan sebagai orang yang berani membuka kasus itu ke publik. Sebaliknya, lawan pada kasus Papa Minta Saham, saat ini justru dalam posisi diduga terlibat kasus e-KTP. Maka, dalam konteks ini, SS diposisikan sebagai orang yang baik.”

Maka, lanjut Suhariyanto, “Akan jauh lebih mudah meningkatkan elektabilitas sosok yang baik, daripada sosok yang sekadar populer. Modal ini dimiliki oleh SS.” Sisi lain, SS berasal dari Brebes, Jawa Tengah. “Artinya, SS bisa dipandang sebagai orang daerah yang sukses di kancah nasional. Sisi lain, bisa disebut  orang Jakarta yang sudah cukup populer untuk bertarung di Jateng.”

Nah, dalam konteks Pilgub Jateng,  jika  SS dengan partai pengusungnya tidak berkolaborasi dengan parpol berbasis NU, juga akan cukup sulit memenangi Pilgub. “Saya memang melihat ada skenario mengusung SS, ibaratnya seperti ingin men-Jakarta-kan Jawa Tengah pada Pilgub 2018. Tapi ingat, ini Jawa Tengah, bukan Jakarta. Ada historis politik yang berbeda antara Jakarta dan Jateng,”  kata pengusaha ini.

Di Jakarta, koalisi Gerindra, PAN, PKS pada Pilgub DKI Jakarta yang mengusung Anis-Sandi, bisa memenangi Ahok-Djarot (PDIP dan Nasdem). “Anis-Sandi menang, selain karena diuntungkan dengan kasus sensitif yang membelit pasangan lawan,  juga  karena Jakarta memiliki sejarah politik yang kental dengan partai Islam sebagai pemenang pemilu.”  Di Jakarta,  sejak 1955, Islam-politik yang beraspirasi lewat Masyumi, punya kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Pun, PPP di masa orde baru. Pada  Pemilu 1977, meski Golkar mendapatkan 61,2 persen suara dalam Pemilu 1977 secara keseluruhan, tapi Golkar masih kalah oleh PPP di Jakarta.

Luasan geografis antara Jakarta  dan Jawa Tengah, juga harus diperhitungkan. Dengan 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah, calon tidak bisa bekerja sendiri. Sangat butuh mesin politik partai. “Jakarta itu kecil, dibandingkan Jateng. Hanya saja, di Jakarta, media mainstream ada di sana semua.  Pusat semua stasiun televisi, koran-koran nasional. Artinya, calon mudah untuk mendekati pemilihnya. Sebaliknya,  Jateng luas. Dalam waktu 6 bulan, seorang calon tidak akan maksimal menggarap 35 kota/kabupaten. Untuk itulah, butuh mesin partai yang solid dan kuat.”

Dalam konteks mesin parpol, sebagai partai nasionalis, PDIP masih sangat unggul dibandingkan partai nasionalis lainnya. Satu sisi, partai nasionalis pengusung SS, tidak cukup semengakar PDIP. “Untuk itu, SS dan partai pengusungnya butuh partai yang berbasis NU untuk bisa mengimbangi kekuatan PDIP.” Lantas, dalam konteks PKB, siapa sosok yang layak mendampingi SS?. “Maaf, saya tidak dalam posisi bicara soal sosok, karena tentu sangat subjektif sekali. Tapi lebih ke peluang. Sebab jika kita berkaca pada historis politik di Jawa Tengah, NU punya kekuatan politik yang besar di Jateng, setelah PNI ketika itu, bahkan sampai saat ini.”

Bagi PDIP sendiri, kemunculan SS tidak boleh dipandang mata. “Akan lebih baik kalau PDIP berkoalisi dengan parpol berbasis nahdliyin untuk menempatkan sosok NU  sebagai orang nomor dua, agar nantinya mesin partai bisa bekerja lebih  maksimal. Kedekatan antara PDIP dan NU harus dimanfaatkan, dengan memberi ruang kepada partai yang berbasis massa NU pada Pilgub.”

Kata Suhariyanto, di Jawa Tengah, kerja mesin parpol lebih dibutuhkan  daripada sekadar sosok calon. “Dulu Bibit masuk ke Jateng, belum banyak orang mengenal. Diusung oleh PDIP, Bibit terpilih. Ganjar juga begitu. Sebaliknya, ketika Bibit diusung partai lain, kalah oleh Ganjar yang diusung PDIP, meski Ganjar ketika itu belum terlalu populer di Jawa Tengah.” Maka, melihat calon yang ada sekarang,  siapapun parpol yang berkoalisi, maka jika ingin memenangi Pilgub Jawa Tengah, harus menggandeng partai berbasis nahdliyin. (isk/RadarSemarang)PKB News, Semarang - Jika pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah pada Juni 2018 mendatang terjadi head to head, maka siapapun calon atau partai pengusung yang berkoalisi dengan partai berbasis nahdliyin (NU), berpeluang besar memenangi  Pilgub. Sebab, karakter politik di Jawa Tengah, sejak sebelum era orde baru dan setelah reformasi, menempatkan  partai nasionalis dan partai berbasis massa nahdliyin, sebagai pemenangnya.

“Di era orde lama, pemenang pemilu di Jawa Tengah adalah PNI, berikutnya Partai NU. Setelah reformasi, menempatkan PDIP dan PKB sebagai peraih kursi terbanyak pertama dan kedua. Pada Pemilu Legislatif 2014, PDIP memperoleh 27 kursi, di urutan berikutnya PKB mengantongi 13 kursi,” kata pengamat sosial dan politik, Ir Suhariyanto, kemarin.

Maka, lanjut Suhariyanto, koalisi dengan partai berbasis massa NU, menjadi hal penting pada Pilgub 2018 mendatang. Bukan semata karena mesin PDIP yang mengakar dan bisa bekerja optimal. Tapi karena lawan yang dihadapi cagub-cawagub PDIP sekarang, tidak bisa dianggap enteng. Lawan petahana Ganjar Pranowo– jika nantinya tetap dicalonkan oleh PDIP–adalah Sudirman Said (SS), sosok yang diturunkan ke Jakarta ke Jawa Tengah oleh partai pengusung.

Untuk diketahui, SS  sudah resmi dicalonkan oleh Gerindra dan PAN. PKS Jateng juga telah meminta kepada DPP partainya agar merekomendasikan SS sebagai cagub.  “Siapa yang tidak tahu SS. Dia mantan menteri, track recordnya baik. Dalam kasus Feeport Papa Minta Saham, SS diposisikan sebagai orang yang berani membuka kasus itu ke publik. Sebaliknya, lawan pada kasus Papa Minta Saham, saat ini justru dalam posisi diduga terlibat kasus e-KTP. Maka, dalam konteks ini, SS diposisikan sebagai orang yang baik.”

Maka, lanjut Suhariyanto, “Akan jauh lebih mudah meningkatkan elektabilitas sosok yang baik, daripada sosok yang sekadar populer. Modal ini dimiliki oleh SS.” Sisi lain, SS berasal dari Brebes, Jawa Tengah. “Artinya, SS bisa dipandang sebagai orang daerah yang sukses di kancah nasional. Sisi lain, bisa disebut  orang Jakarta yang sudah cukup populer untuk bertarung di Jateng.”

Nah, dalam konteks Pilgub Jateng,  jika  SS dengan partai pengusungnya tidak berkolaborasi dengan parpol berbasis NU, juga akan cukup sulit memenangi Pilgub. “Saya memang melihat ada skenario mengusung SS, ibaratnya seperti ingin men-Jakarta-kan Jawa Tengah pada Pilgub 2018. Tapi ingat, ini Jawa Tengah, bukan Jakarta. Ada historis politik yang berbeda antara Jakarta dan Jateng,”  kata pengusaha ini.

Di Jakarta, koalisi Gerindra, PAN, PKS pada Pilgub DKI Jakarta yang mengusung Anis-Sandi, bisa memenangi Ahok-Djarot (PDIP dan Nasdem). “Anis-Sandi menang, selain karena diuntungkan dengan kasus sensitif yang membelit pasangan lawan,  juga  karena Jakarta memiliki sejarah politik yang kental dengan partai Islam sebagai pemenang pemilu.”  Di Jakarta,  sejak 1955, Islam-politik yang beraspirasi lewat Masyumi, punya kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Pun, PPP di masa orde baru. Pada  Pemilu 1977, meski Golkar mendapatkan 61,2 persen suara dalam Pemilu 1977 secara keseluruhan, tapi Golkar masih kalah oleh PPP di Jakarta.

Luasan geografis antara Jakarta  dan Jawa Tengah, juga harus diperhitungkan. Dengan 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah, calon tidak bisa bekerja sendiri. Sangat butuh mesin politik partai. “Jakarta itu kecil, dibandingkan Jateng. Hanya saja, di Jakarta, media mainstream ada di sana semua.  Pusat semua stasiun televisi, koran-koran nasional. Artinya, calon mudah untuk mendekati pemilihnya. Sebaliknya,  Jateng luas. Dalam waktu 6 bulan, seorang calon tidak akan maksimal menggarap 35 kota/kabupaten. Untuk itulah, butuh mesin partai yang solid dan kuat.”

Dalam konteks mesin parpol, sebagai partai nasionalis, PDIP masih sangat unggul dibandingkan partai nasionalis lainnya. Satu sisi, partai nasionalis pengusung SS, tidak cukup semengakar PDIP. “Untuk itu, SS dan partai pengusungnya butuh partai yang berbasis NU untuk bisa mengimbangi kekuatan PKB News, Semarang - Jika pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah pada Juni 2018 mendatang terjadi head to head, maka siapapun calon atau partai pengusung yang berkoalisi dengan partai berbasis nahdliyin (NU), berpeluang besar memenangi  Pilgub. Sebab, karakter politik di Jawa Tengah, sejak sebelum era orde baru dan setelah reformasi, menempatkan  partai nasionalis dan partai berbasis massa nahdliyin, sebagai pemenangnya.

“Di era orde lama, pemenang pemilu di Jawa Tengah adalah PNI, berikutnya Partai NU. Setelah reformasi, menempatkan PDIP dan PKB sebagai peraih kursi terbanyak pertama dan kedua. Pada Pemilu Legislatif 2014, PDIP memperoleh 27 kursi, di urutan berikutnya PKB mengantongi 13 kursi,” kata pengamat sosial dan politik, Ir Suhariyanto, kemarin.

Maka, lanjut Suhariyanto, koalisi dengan partai berbasis massa NU, menjadi hal penting pada Pilgub 2018 mendatang. Bukan semata karena mesin PDIP yang mengakar dan bisa bekerja optimal. Tapi karena lawan yang dihadapi cagub-cawagub PDIP sekarang, tidak bisa dianggap enteng. Lawan petahana Ganjar Pranowo– jika nantinya tetap dicalonkan oleh PDIP–adalah Sudirman Said (SS), sosok yang diturunkan ke Jakarta ke Jawa Tengah oleh partai pengusung.

Untuk diketahui, SS  sudah resmi dicalonkan oleh Gerindra dan PAN. PKS Jateng juga telah meminta kepada DPP partainya agar merekomendasikan SS sebagai cagub.  “Siapa yang tidak tahu SS. Dia mantan menteri, track recordnya baik. Dalam kasus Feeport Papa Minta Saham, SS diposisikan sebagai orang yang berani membuka kasus itu ke publik. Sebaliknya, lawan pada kasus Papa Minta Saham, saat ini justru dalam posisi diduga terlibat kasus e-KTP. Maka, dalam konteks ini, SS diposisikan sebagai orang yang baik.”

Maka, lanjut Suhariyanto, “Akan jauh lebih mudah meningkatkan elektabilitas sosok yang baik, daripada sosok yang sekadar populer. Modal ini dimiliki oleh SS.” Sisi lain, SS berasal dari Brebes, Jawa Tengah. “Artinya, SS bisa dipandang sebagai orang daerah yang sukses di kancah nasional. Sisi lain, bisa disebut  orang Jakarta yang sudah cukup populer untuk bertarung di Jateng.”

Nah, dalam konteks Pilgub Jateng,  jika  SS dengan partai pengusungnya tidak berkolaborasi dengan parpol berbasis NU, juga akan cukup sulit memenangi Pilgub. “Saya memang melihat ada skenario mengusung SS, ibaratnya seperti ingin men-Jakarta-kan Jawa Tengah pada Pilgub 2018. Tapi ingat, ini Jawa Tengah, bukan Jakarta. Ada historis politik yang berbeda antara Jakarta dan Jateng,”  kata pengusaha ini.

Di Jakarta, koalisi Gerindra, PAN, PKS pada Pilgub DKI Jakarta yang mengusung Anis-Sandi, bisa memenangi Ahok-Djarot (PDIP dan Nasdem). “Anis-Sandi menang, selain karena diuntungkan dengan kasus sensitif yang membelit pasangan lawan,  juga  karena Jakarta memiliki sejarah politik yang kental dengan partai Islam sebagai pemenang pemilu.”  Di Jakarta,  sejak 1955, Islam-politik yang beraspirasi lewat Masyumi, punya kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Pun, PPP di masa orde baru. Pada  Pemilu 1977, meski Golkar mendapatkan 61,2 persen suara dalam Pemilu 1977 secara keseluruhan, tapi Golkar masih kalah oleh PPP di Jakarta.

Luasan geografis antara Jakarta  dan Jawa Tengah, juga harus diperhitungkan. Dengan 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah, calon tidak bisa bekerja sendiri. Sangat butuh mesin politik partai. “Jakarta itu kecil, dibandingkan Jateng. Hanya saja, di Jakarta, media mainstream ada di sana semua.  Pusat semua stasiun televisi, koran-koran nasional. Artinya, calon mudah untuk mendekati pemilihnya. Sebaliknya,  Jateng luas. Dalam waktu 6 bulan, seorang calon tidak akan maksimal menggarap 35 kota/kabupaten. Untuk itulah, butuh mesin partai yang solid dan kuat.”

Dalam konteks mesin parpol, sebagai partai nasionalis, PDIP masih sangat unggul dibandingkan partai nasionalis lainnya. Satu sisi, partai nasionalis pengusung SS, tidak cukup semengakar PDIP. “Untuk itu, SS dan partai pengusungnya butuh partai yang berbasis NU untuk bisa mengimbangi kekuatan PDIP.” Lantas, dalam konteks PKB, siapa sosok yang layak mendampingi SS?. “Maaf, saya tidak dalam posisi bicara soal sosok, karena tentu sangat subjektif sekali. Tapi lebih ke peluang. Sebab jika kita berkaca pada historis politik di Jawa Tengah, NU punya kekuatan politik yang besar di Jateng, setelah PNI ketika itu, bahkan sampai saat ini.”

Bagi PDIP sendiri, kemunculan SS tidak boleh dipandang mata. “Akan lebih baik kalau PDIP berkoalisi dengan parpol berbasis nahdliyin untuk menempatkan sosok NU  sebagai orang nomor dua, agar nantinya mesin partai bisa bekerja lebih  maksimal. Kedekatan antara PDIP dan NU harus dimanfaatkan, dengan memberi ruang kepada partai yang berbasis massa NU pada Pilgub.”

Kata Suhariyanto, di Jawa Tengah, kerja mesin parpol lebih dibutuhkan  daripada sekadar sosok calon. “Dulu Bibit masuk ke Jateng, belum banyak orang mengenal. Diusung oleh PDIP, Bibit terpilih. Ganjar juga begitu. Sebaliknya, ketika Bibit diusung partai lain, kalah oleh Ganjar yang diusung PDIP, meski Ganjar ketika itu belum terlalu populer di Jawa Tengah.” Maka, melihat calon yang ada sekarang,  siapapun parpol yang berkoalisi, maka jika ingin memenangi Pilgub Jawa Tengah, harus menggandeng partai berbasis nahdliyin. (isk/RadarSemarang)