Foto untuk : Mengukur komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pendidikan Keagamaan

Mengukur komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pendidikan Keagamaan

PKB Jateng - Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia merupakan domain Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, meskipun kebijakan pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan secara teknis menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan hubungan yang sinergis dan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta organisasi dan anggota masyarakat yang peduli pendidikan.

Di bidang anggaran, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggugjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Di dalam undang-indang ini juga diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediaakn anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas, di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggara pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan di daerah sangat ditentukan oleh komitmen Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, serta komitmen masyarakat.

Secara de jure, satuan-satuan pendidikan Islam seperti Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan al-Quran dan Pondok Pesantren termasuk dalam urusan agama yang kewenangannya tidak didesentralisasikan. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa pembiayaan Madrasah dan Pondok Pesantren sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

Di sisi lain, secara de facto, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan al-Quran dan Pondok Pesantren merupakan satuan pendidikan yang sebagaimana sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya-upaya pencerdasan masyarakat dan pengembangan SDM pada umumnya. Tanpa pemahaman yang bijaksana dan political will dari para pemangku kebijakan Pemerintah Daerah, politik desentralisasi pendidikan berpotensi menimbulkan diskriminasi kebijakan pembangunan pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam yang bernaung di bawah Kementerian Agama.

Atas pertimbangan tersebut, FPKB DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu Pendidikan Agama berkerjasama dengan Kelompok Diskusi Wartawan Jateng mengadakan diskusi bertema: Mengukur komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pendidikan Keagamaan ini. 

Dalam diskusi ini, rencananya akan menghadirkan KH. M. Yusuf Chudlori, Ketua DPW PKB Jateng, Dra. Hj. Ida Fauziah M.Si., Ketua FPKB DPR RI, Rahardjanto Pujiantoro, SH. MT., Kepala Biro Bina Mental Setda Pemprov Jateng untuk memperjelaskan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Pendidikan Keagamaan, Idrawasih, SH. MH., Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Jateng membuka dari sisi hukum, Drs. H. Ahmadi, M.Ag Kepala Kanwil Kemenag Jateng dengan Pengalaman Kemenag Jateng mengelola anggaran Keagamaan bersumber APBN, KH. Abdul Ghaffar Rozien M.E.d., ketua RMI Jateng mengupas Urgensi Perda Pendidikan Keagamaan di Jateng.

Diskusi akan diselenggarakan pada hari Senin, 14 Maret 2016, bertempat di ruang Badan Anggaran, lantai 4 gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan dihadiri Ketua dan Sekretaris F-PKB DPRD Kabupaten/ Kota Se- Jawa Tengah.