Foto untuk : MH. Wicaksono: Pemerintah Harus Segera Keluarkan Peraturan Pemerintah Terkait Hibah APBD

MH. Wicaksono: Pemerintah Harus Segera Keluarkan Peraturan Pemerintah Terkait Hibah APBD

Semarang - Berita PKB - Dengan disahkannya UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sasaran penerima bantuan hibah APBD harus sebuah entitas badan hukum. Pasal 298 ayat (5) huruf (d) menyebutkan penerima hibah dari APBD adalah: "badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia". Sampai sekarang setelah hampir dua tahun, Pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UU Pemerintah Daerah tersebut. Namun, praktiknya norma penerima hibah dari APBD harus entitas berbadan hukum sudah diberlakukan oleh Pemerintah Daerah.
 
Tercatat, pada tahun 2015, 50 miliar bantuan hibah APBD untuk unit usaha pendidikan perserikatan Muhammadiyah tidak dapat dicairkan. Ribuan pengajuan bantuan hibah APBD ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah tidak dapat ditindaklanjuti karena terkendala permasalahan Badan Hukum. Jangankan lembaga, atau unit kegiatan yang tidak berbadan hukum, yaitu yang hanya disahkan akta pendiriannya oleh notaris dan Pengadilan Negeri; yang sudah berbadan hukum dan memiliki legalitas dalam bentuk pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM saja, masih mengalami kendala untuk dapat mengajukan bantuan ke Pemerintah Daerah. Perkumpulan Taman Siswa, Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) dan Perkumpulan Muhammadiyah yang sudah sejak jaman Hindia Belanda diakui sebagai Badan Hukum, dan memiliki banyak cabang serta unit kegiatan dan usaha untuk menjalankan organisasi juga mengalami kendala.

Ketua FPKB DPRD Jawa Tengah, MH. Wicaksono, mendorong berbagai kelompok kepentingan di masyarakat untuk segera menyikapi dan menindaklanjuti ketentuan baru tersebut. "Lembaga, Badan atau organisasi yang didirikan masyarakat harus segera berbenah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ber-Badan Hukum." tutur MH. Wicaksana.

Selanjutnya ia menerangkan, "Kaitannya dengan hibah dari APBD, Berdasarkan Peraturan Perundangan saat ini ada tiga bentuk badan hukum yang dapat didirikan masyarakat, yaitu koperasi, yayasan dan perkumpulan". "Pengesahan Koperasi sebagi Badan Hukum oleh Menteri Koperasi dan UMKM, sementar Yayasan dan Perkumpulan oleh Kementerian Hukum dan HAM". Selagi tidak ada perubahan atas norma pasal 298 ayat (5) huruf (d) di atas, entitas badan hukum harus dipersiapkan masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah.

Namun Pemerintah harusnya juga segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Jangan sampai masyarakat sudah siap dengan memperoleh status Badan Hukum, tetapi Pemerintah sendiri tidak segera membuat peraturan perundangan turunan UU Pemda hingga yang bersifat teknis administratif . "Pemerintah juga harus segera membuat peraturan yang bersifat teknis-administratif soal bagaimana prosedur pengajuan batuan ke Pemerintah sebagai Badan Hukum yang memiliki karakter yang beragam". "karena ada Badan Hukum yang wilayah kegiatannya hanya level tempatan (lokal), level kabupaten, level provinsi, dan level nasional". "Pemerintah perlu segera membuat peraturan perundangan-undangan dalam bentuk PP hingga Pergub dan Perbup atau Perwakot, yang secara lugas dan detail mengatur tentang bagaimana prosedur pengajuan untuk mendapatkan bantuan bagi badan hukum koperasi, Yayasan, atau Perkumpulan."

"Sebagai contoh Perkumpulan KNPI, yang berdasarkan UU Ormas merupakan organisasi masyarakat yang bersifat nasional dan memiliki satu Surat Keputusan Pengesahan oleh Kemenkum HAM. Memiliki banyak pengurus di berbagai tingkatan dari kecamatan hingga pusat. Bagaimana prosedur teknis administratif untuk mengajukan bantuan hibah ke Pemerintah Daerah. Bagaimana caranya masing-masing tingkatan pengurus bahkan unit usaha atau unit organisasi mengajukan permohona bantuan hibah", begitu dicontohkan oleh MH. Wicaksono.

Tidak hanya perkumpulan KNPI, atau Muhammadiyah yang mengalami masalah seperti itu. Masalah ini juga akan dialami oleh perkumpulan bentukan Pemerintah seperti Pramuka atau Badan Hukum privat bentukan Pemerintah lainnya, kalau Pemerintah sendiri konsisten mengikuti prinsip dalam UU Pemerintahan Daerah itu. Jadi, Pemerintah mestinya harus segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai turunan UU Pemda, khsususnya yang mengatur tentang hibah, dari dalam bentuk PP bahkan hingga Pergub, Perbup dan Perwakot. Sehingga langkah-langkah yang sudah dan sedang ditempuh masyarakat, dapat segera memiliki pijakan prosedur legalitasnya.(Sumardi Arb)