Foto untuk : Pakai Alasan Baru, Gubernur Ganjar Tetap Tolak Program Pendampingan Desa

Pakai Alasan Baru, Gubernur Ganjar Tetap Tolak Program Pendampingan Desa

Semarang - Setelah sebelumnya melakukan penolakan untuk melanjutkan proses seleksi Pendamping Lokal Desa (PLD) program Pendampingan Desa di Jawa Tengah, dengan alasan bahwa pembiayaan melibatkan lembaga keuangan internasional, kali ini gubernur Jawa Tengah menolak dengan alasan keberadaan PLD tidak efektif.

Pada acara pelantikan 17 Kepala Daerah se-Jawa Tengah (17/2/2016), Gubernur kembali mengatakan tidak akan melanjutkan proses seleksi PLD. "PLD di Jawa Tengah tidak diadakan, karena tidak efektif" ditegaskan Ganjar Pranowo di lapangan Pancasila Semarang. Keberadaan PLD di mana satu orang PLD akan mendampingi 3 sampai 4 desa menurutnya tidak akan efektif. Karena itulah keberadaan PLD yang merupakan bagian tidak terpisah dari program Pendampingan Desa ditolak.

Secara terpisah, dengan alasan yang berbeda, Emma Rachmawati, SH. MHum., Plt Kepala Bapermasdes Jateng, mengemukakan penolakan PLD. "Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Pemerintah Kabupaten se-Jawa Tengah, sepakat menolak PLD", ungkapnya. Menurutnya, syarat-syarat PLD bertentangan dengan PP. No. 43 tahun 2014 jo PP. No. 47 Tahun 2015 tentang Desa, yang berbunyi bahwa Pendamping Desa harus memiliki syarat kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi itu lulusan, kompetensi itu kemampuan.

"Saat ini kepala desa dan perangkat desa pintar-pintar, bahkan sudah banyak yang memiliki ijazah S2", tuturnya. "Sementara syarat PLD minimal hanya lulusan sekolah menengah" terang Emma Rachmawati. Dengan hanya lulusan sekolah menengah itulah ia meragukan kemampuan PLD untuk dapat melakukan pendampingan kepada Desa.

Berdasarkan alasan kualifikasi dan kompetensi itulah Bapermasdes Jateng, sedang menyusun surat penolakan ke Kementerian Desa. Dan akan menggunakan kader KPMD yang pernah dididik oleh fasilititor program PNPM untuk mendampingi desa.

M. Kholidul Adib, direktur Perkumpulan Reksabumi, lembaga yang konsern di bidang Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, menilai keliru pemahaman sejumlah pihak tentang Pendampingan Desa. "Konsep dasar Pendampingan Desa itu jangan dipahami sebagai pendampingan atau asistensi pemerintah desa, ". "Yaitu melulu menuntun kepala desa dan perangkat desa untuk menjalankan sesuatu yang bersifat administratif", dijelaskan olehnya.

Pendampingan Desa itu meliputi dua dimensi, yaitu Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. "Nah, mestinya porsi pendampingan Desa oleh Kementerian desa itu lebih di titik beratkan pada proses pendampingan untuk memberdayakan masyarakat desa", begitu ia tekankan. Untuk maksud itu, maka keberadaan PLD, PD dan Tenaga Ahli sangat diperlukan. Dan itu jangan sekedar diukur dari kualifikasi ijazah, antara yang akan diberdayakan dan pelaku pendampingan desa.

Lanjut, menurut Kholidul Adib, "porsi pendampingan untuk masyarakat desa, idealnya 80 porsen dari fokus perhatian program pendampingan desa. Karena, kalau masyarakat desa berdaya, maka Pemerintahan Desa juga akan berjalan secara efektif". Lanjutnya, " Sehingga anggaran dan program dalam rangka pelaksanaan UU Desa, dapat berhasil guna".


Berdasarkan Peraturan-Perundangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang bisa mengadakan PLD sendiri, tetapi pembiayaannya menggunakan APBD Provinsi Jateng. PLD bentukan Pemda itu bisa merupakan Pendamping Desa tambahan bagi PLD yang dibiayai dan disediakan oleh Pemerintah Pusat. Atau terpisah dengan PLD bentukan Pemerintah Pusat. "Tapi kan Provinsi tidak punya anggaran untuk menggaji honor PLD", imbuh Emma Rachmawati.

Oleh karena keterbatasan anggaran itu, di Jateng tidak akan ada PLD. Pemprov Jateng hanya akan memberikan bantuan keuangan ke Pemerintah Desa, setiap desa mendapat 5 juta rupiah, yang masuk ke APBDes. Bantuan keuangan sebesar 5 juta itu diperuntukkan bagi operasional kader pemberdaya masyarakat desa (KPMD), yang setiap desa jumlahnya lima orang kader. "Lima kader itu tidak digaji atau diberi honor, mereka relawan", " Kepala desa berhak menetapkan nama-nama kader KPMD", keterangan dari akun resmi media sosial Bapermasdes Jawa Tengah.

Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa sebesar 5 juta rupiah ini dulu dirintis oleh Gubernur Bibit Waluyo. Penggunaannya dulu awalnya untuk memperkuat kapasitas kepala desa dan perangkat desa. Saat ini, oleh Pemprov Jateng, diperuntukkan bagi kader KPMD.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa No. 58.1 Tahun 2015, honor PLD untuk Jawa Tengah adalah Rp. 1.124.000 per bulan untuk setiap orang. Kuota untuk Jawa tengah dalam anggaran tahun 2016 adalah 2500 PLD yang akan mendampingi 7893 desa. Jadi, diperlukan anggaran sebesar kurang lebih 32 miliar rupiah dari Kementerian desa untuk honor 2500 PLD se-Jawa Tengah.

Jumlah 32 miliar rupiah untuk honor PLD itu bukan jumlah yang besar kalau dibandingkan dengan postur anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa se-Jawa Tengah. Dengan jumlah desa sebanyak 7893. Dengan rata-rata memiliki APBDes 1,3 miliar; yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sejumlah yang lainnya; pada tahun anggaran 2016 ini desa di seluruh Jawa Tengah akan mengelola anggaran lebih dari 10 triliun.

Sementara itu postur APBD Pemprov Jateng tahun 2016, sebesar 22 trilun. Belum lagi postur anggaran 35 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang hampir semua sudah melampau angka 1 triliun setiap kabupaten/kota. Bahkan sudah ada Kabupaten/kota yang memiliki APBD lebih dari 4 trilun. Dan rata-rata adalah 2 triliun.

Jadi, jumlah total anggaran yang akan dikelola oleh 7893 Pemerintah Desa, 35 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi se-Jawa Tengah untuk tahun 2016 ini bisa jadi lebih dari 100 triliun rupiah.

Bambang Suhardjo, pemerhati anggaran dari lembaga ROFKEM Surakarta berpendapat, "sebenarnya Pemprov Jateng bisa melakukan konsolidasi anggaran untuk pembiayaan program Pendamping Desa". "Dengan punya anggaran 22 trilun rupiah, Pemprov Jateng harusnya bisa menyediakan anggaran untuk pendamping desa". Uang 32 miliar untuk honor PLD itu jumlahnya tidak seberapa besar bila dibandingkan dengan 22 triliun APBD Jateng.

"Gubernur saja mau alokasikan anggaran lebih dari 1,5 triliun untuk tambahan penghasilan pegawai (baca: TPP) PNS Provinsi." "Sehinggan pendapatan seorang pegawai dengan golongan paling rendah di provinsi minimal memiliki pemasukan minimal 5 juta rupiah setiap bulannya". "Masak cuma 32 miliar rupiah untuk honor PLD tidak bisa?" pintanya.

Sebagaimana diketahui, untuk kesejahteraan PNS, Pemprov Jateng, menganggarkan lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sehingga take home money seorang PNS Jateng ada yang sampai tiga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Dengan postur anggaran yang besar itu, untuk mengawal program Pendampingan Desa dalam rangka pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak ada salahnya Pemprov mengalokasikan anggaran, karena Pemprov menolak PLD yang dibiayai dalam APBN oleh Pemerintah Pusat.  

Uang sebesar 32 miliar rupiah untuk mengawal pengelolaan anggaran lebih dari 10 trilun rupiah yang dikelola oleh Pemerintah Desa se-Jawa Tengah itu bukan sesuatu yang akan sia-sia. Program Pendampingan Desa sangat diperlukan demi suksesnya pelaksanaan UU. No. 6 tahun 2014. Karena anggaran 32 miliar rupiah itu adalah anggaran Pemerintah Pusat, bukan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi, kalau Pemerintah Provinsi menolak program Pendampingan Desa oleh Pemerintah Pusat, mestinya Gubernur bisa mencarikan sumber anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah. (S-ARB)