Foto untuk : PENANGGULANGAN KEMISKINAN JADI PRIORITAS

PENANGGULANGAN KEMISKINAN JADI PRIORITAS

Masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dimulai hari ini Jumat (9/2).
 Bertempat di Grhadhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Semarang.

Selama Musrenbang berlangsung, masyarakat diminta dapat memberikan saran, pendapat serta masukan positif guna mewujudkan kualitas perencanaan pembangun Jawa Tengah yang lebih baik. 
Mengamati hal ini M Hendri Wicaksono Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Jengah  sependapat bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi poin pertama dalam musrenbang saat ini, politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB ) yang juga sekaliagus menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangasa ini melihat tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi, setidaknya terdapat 15 Kabupaten/kota masuk dalam zona merah kemiskinan di jawa tengah yakni; Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalinggga, Rembang, Pati, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Sragen, Cilacap, Demak, Purworejo, Grobogan, 
utamanya untuk wilayah Jawa Tengah bagian barat memang memiliki tingkat kemiskinan dengan angka yang cukup tinggi, seperti kabupaten eks Karesidenan Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, dan cilacap. 

Hendri berharap, kedepan fokus pembangunan yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan penurunan disparitas wilayah akan menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah secara lebih merata. 
Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target sasaran prioritas pembangunan yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.


Hendri menambahkan, tentunya dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan. Mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya. Dengan begitu, kualitas kinerja pembangunan Provinsi Jawa Tengah pun diharapkan dapat meningkat.


Musrenbang dilakukan sebagai upaya pendekatan partisipatif dan bottom-up planning. Pada masa itu, semua pihak dapat menyampaikan pandangan, usulan, pendapat, maupun informasi, dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2019. Karenanya, pada pembukaan masa Musrenbang dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengundang berbagai pihak terkait.
 Mulai dari pejabat pusat (antara lain, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional), dan daerah (termasuk Forkopimda Provinsi Jawa Tengah), DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, akademisi, organisasi profesi, asosiasi dunia usaha, lembaga donor, LSM, partai politik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.(aw)