Foto untuk : Ini Tanggapan Presiden Soal Rapor Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Lembaga

Ini Tanggapan Presiden Soal Rapor Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Lembaga

Jakarta - Tindakan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengumbar rapor akuntabilitas kinerja kementerian menuai pro dan kontra. Presiden Jokowi menegaskan bahwa hanya dirinya yang berhak menilai kinerja menteri. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (6/1/2016).

"Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri itu adalah Presiden, prinsip. Saya ulang, yang menilai kinerja menteri itu adalah Presiden, itu prinsip," jawab Jokowi.

Selasa kemarin, Seskab Pramono Anung mengungkap bahwa rilis KemenPANRB tanpa ada instruksi Presiden. Pramono menyebut pengungkapan hasil audit itu sebagai buah kreativitas Menteri Yuddy.

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Kadir Karding "yang berwenang melakukan evaluasi kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja, bukan kementerian atau lembaga."  demikian ditegaskan , Selasa (5/1/2015).

Menurut Abdul Kadir sapaan H Abdul Kadir Karding, jika kewenangan presiden diambil alih kementerian maka itu seperti 'jeruk makan jeruk'.

"Kewenangan melakukan evaluasi kementerian dan badan tetap berada di tangan presiden. Kalau dilakukan oleh menteri tertentu maka itu seperti 'jeruk makan jeruk'," katanya.

Ketua Fraksi PKB Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyarankan sebaiknya seluruh pembantu presiden fokus pada kewenangan dan kerjanya masing-masing, serta tidak membuat keributan.

"Sebaiknya semua menteri fokus pada kewenangan dan kerjanya masing-masing serta jangan membuat kegaduhan. Terkadang memang pejabat banyak mencari sensasi hanya untuk popularitas bagi dirinya sendiri," tandas Abdul Kadir yang juga anggota Komisi III DPR RI itu.