Foto untuk : PKB Minta Pelatihan Bela Negara Harus Minim Unsur Militeristik

PKB Minta Pelatihan Bela Negara Harus Minim Unsur Militeristik

Munculnya foto pelantikan anggota Fron Pembela Islam (FPI) oleh prajurit TNI mendapat menjadi sorotan. Pasalnya, Kementrian Pertahanan menggagas pelatihan bela negara, bisa jadi materi cinta tanah air yang disampaikan dalam pelatihan mengubah kelompok sudt pandang kelompok yang anti kemajemukan.

Reaksi-reaksi yang muncul dinilai berlebihan oleh Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, dalam keterangan tertulisnya Kamis (12/01/17).

"Syaratnya, diklat bela negara lebih menekankan kepada memahami Pancasila, Kebhinekaan, dan pemahaman agama yang rahmatan lil'alamin. Untuk itu, kesan militeristik pelatihan bela negara dengan berbagai atributnya, harus diminimalisir," ucap Karding

Karding melanjutkan, Idealnya, pelatihan atau diklat bela negara 80 persen materi soal sejarah perjuangan, konstitusi, persatuan, dan resolusi konflik. Sisanya, penguatan disiplin dengan baris-berbaris dan upacara.

"Bahkan, untuk mengembangkan semangat persatuan, pelaksanaan pelatihan seharusnya dilakukan dengan peserta yang beragam, tidak oleh satu kelompok ormas saja," kata pria yang duduk di Komisi III DPR ini.

Berdasar pengalamannya mengisi berbagai pelatihan Empat Pilar yang dijalankan MPR, kata Karding, di beberapa tempat memang terjadi pendangkalan pemahaman soal Pancasila. Karena itu, dia berharap pelatihan bela negara dapat meningkatkan penghayatan terhadap Pancasila.

"Sehingga semangat menjaga persatuan dan Kebhinekaan di Indonesia terus terjaga," dia menegaskan.

Namun begitu, program Bela Negara harus ditopang dengan landasan hukum yang jelas, karena bila tidak ada aturan yang gamblang hanya akan menimbulkan kontroversi.

Termasuk isu militerisasi melalui organisasi-organisasi paramiliter yang dapat membahayakan semangat demokrasi di Indonesia. Dengan regulasi yang jelas maka ukuran dan prasyaratnya juga akan menjadi jelas.

Menurut Karding, program bela negara tidak bisa hanya bertumpu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

“Ayat tersebut, harus diatur melalui peraturan atau regulasi setingkat undang-undang. Tidak adanya landasan hukum yang lebih detil, konsep dan tujuan program bela negara menjadi tak jelas,” kata Anggota Komisi III DPR itu.