Foto untuk : Prof. Dr. Sri Suwitri: Gubernur Tidak Bisa Menolak Program Dekonsentrasi Pendampingan Desa

Prof. Dr. Sri Suwitri: Gubernur Tidak Bisa Menolak Program Dekonsentrasi Pendampingan Desa

PKB Jateng - Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini memasuki tahun kedua. Selayaknya sesuatu yang baru, pelaksanaannya banyak memunculkan hambatan dan tantangan. Dari yang berkaitan dengan regulasi, manajemen-koordinasi, hingga masih belum maksimalnya kapasitas birokrasi dan personal pelaksananya, baik di tingkat desa maupun birokrasi di atasnya.

Yang menarik di Jawa Tengah, Gubernur menolak adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Pendampingan Desa Pemerintahan Pusat. Karena alasan adanya skema pinjaman dari lembaga keuangan internasional untuk pembiayaan Pendampingan Desa, Gubernur menolak diadakan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Jawa Tengah. Padahal tiga bulan sebelumnya, dalam rangka dekonsentrasi sudah dilakukan proses perekrutan Pendampingan Desa oleh satuan kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Jawa Tengah. Proses rekruitmen itu sudah sampai tahap pemasukan berkas. Ribuan berkas sudah masuk ke Bapermasdes.

"Provinsi Jateng tidak akan melanjutkan ujian rekruitmen PLD, selagi gaji dari utang Bank Dunia. Karena kami tidak mau diintervensi donor", begitu penegasan Bapermasdes Jawa Tengah lewat akun resmi media sosial. Bapermasdes Jateng sedang akan berkirim surat ke Pemerintah Pusat untuk tidak melanjutkan proses seleksi PLD.

Sukotjo Prawiro (47), lulusan Sekolah Pertanian Menengah, warga Ampel, Boyolali, yang adiknya ikut memasukkan berkas pendaftaran program Pendampingan Desa, menyambut dingin keputusan Bapermasdes itu. "Kenapa baru sekarang ditolak?, Tidak kemarin-kemarin waktu sebelum pengumuman Bapermasdes". Dia menanyakan, "berapa sih jumlah anggaran untuk program pendampingan Desa?" lebih lanjut, sukotjo menanyakan, "berapa jumlah seluruh bantuan keuangan dari lembaga keuangan asing untuk semua yang masuk ke Indonesia?, dibandingkan dengan untuk program Pendampingan Desa".

Sebagaimana diketahui, puluhan ribu program telah dilaksanakan di Jawa Tengah dan provinsi lain di Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan, dengan skema pembiayaan oleh lembaga keuangan Internasional. Melibatkan banyak pihak, baik Pemerintah Daerah atau pihak ketiga dari konsultan hingga fasilitator lapangan. Di mana proyek tersebut telah diresmikan oleh banyak pejabat pemerintah; termasuk gubernur.

Guru Besar Administrasi Publik, yang juga Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Sri Suwitri menilai positif adanya program Pendampingan Desa. Karena masuk nomenklatur dekonsentrasi, Gubernur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah tidak bisa menolaknya. Prinsip itu mestinya dipegang oleh birokrasi sebagai asas dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Dekonsentrasi berbeda dengan tugas pembantuan (medebewind). Dalam rangka dekonsentrasi, anggaran, personil dan hingga regulasi teknis diwewenangi oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah sebagai wakil pemerintah Pusat tinggal menjalankan, sebentuk pelimpahan sebagian wewenang. Tapi, kewenangan tetap ada di Pemerintah Pusat. Dalam maksud itu, daerah harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas ke Pemerintah Pusat.

Sebagai contoh, dalam soal penggunaan anggaran dekonsentrasi, Pemerintah Daerah harus meminta persetujuan dari Pemerintah Pusat, termasuk mengenai pengadaan personil. Dekonsentrasi dikucurkan ke Daerah dilengkapi dengan berbagai peraturan perundangan hingga yang bersifat teknis, seperti dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Menurut, Prof. Dr. Sri Suwitri, skema dekonsentrasi dan juga dua sekma lainnya: desentralisasi dan medebewind, pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkokoh NKRI, dalam bentuk konkrit yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. "Dalam konteks hubungan Pemerintah Pusat dan daerah, formulasi apapun harus diupayakan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa", penegasan Prof. Dr. Sri Suwitri. "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, harus bersinergi dan berkomunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat", lanjutnya.

Mengenai, penolakan gubernur atas pembiayaan oleh lembaga keuangan internasional, Prof. Dr. Sri Suwitri, menyarankan supaya gubernur mencari alternatif pembiayaan. tidak sekedar menolak. Sebagai warga negara yang kritis, gubernur bisa saja menolak dengan berbagai argumentasi . Akan tetapi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, program dekonsentrasi itu harus dijalankan. Karena kalau program Pendampingan Desa yang merupakan amanah UU. No. 6 tahun 2014 ini tidak berjalan atau berjalan setengah-tengah, maka dana ratusan trliliunan rupiah yang dikucurkan ke desa, bisa tidak maksimal.

Sementara itu, DR. Koeshandajani, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNDIP, memandang sangat perlu diadakan pendamping lokal di tingkat desa. Ia menjelaskan, "UU Desa itu mensyaratkan penerapan standar manajemen organisasi publik berlaku bagi Pemerintah Desa, seperti di antaranya dalam hal pengelolaan keuangan desa." 

Lanjutnya "Standar pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara yang saat ini berlaku di Pemerintah Pusat dan Daerah, turut berlaku pula di desa". Oleh karenanya, program pendampingan desa sangat perlu dilakukan.

Mengapa Pendampingan Desa diperlukan? DR. Koeshandajani menambahkan, "Postur Pemerintahan Desa itu sangat berbeda dengan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Povinsi. Kalau di pemerintahan Kabupaten dan provinsi terdapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersifat lembaga dengan masing-masing fungsi dan program yang dijalankan di pemerintahan desa fungsi itu dijalankan secara personal oleh perangkat desa dengan berbagai sebutannya ".

"Oleh karenanya kinerja Pemerintah Desa sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kepala desa dan perangkat desa", imbuhnya. "Pendampingan Desa wajib dilakukan dalam keadaan kapasitas dan kualitas kepala desa dan perangkat desa masih seperti saat ini".

Jangankan pemerintahan desa, pemerintah daerah yang meiliki postur birokrasi yang dilengkapi dengan fungsi kelembagaan dan didukung dengan personil yang memiliki keahlian khusus masih menggunakan pihak ketiga dalam mencapai target kinerja. Jadi program pendampingan desa mutlak dibutuhkan. (S-ARB)