Foto untuk : Pusat-pusat Kekuasaan Yang Meredup Dan Merekah

Pusat-pusat Kekuasaan Yang Meredup Dan Merekah

BeritaPKBJateng - Setelah VOC bubar (1799), Hindia Belanda diambil alih kerajaan Belanda. Selang beberapa tahun kemudian (1806-1811) secara tidak langsung Jawa dikuasai Perancis dengan Daendels sebagai Gubernur-Jenderal. Selanjutnya dengan Perjanjian Tuntang tahun 1811-1816 dikuasai Kerajaan Inggris . Berbagai perubahan dilakukan atas tanah Jawa di jaman Inggris ini. Pulau Jawa oleh Raffles sang Gubernur Jenderal membagi Jawa menjadi 16 Karesidenan. Pasca Perang Diponegoro (1825-1830) penataan dan penguasaan teritorial terus berlanjut. Kendal dengan status Regentschap (Kebupatian~Kabupaten) menjadi bagian dari Karesidenan Semarang, bersama tiga wilayah Kebupatian dan satu wilayah dengan status Onder-Regentschap (OR): yaitu Semarang (R), Grobogan (R), Demak (R); dan Salatiga (OR).
Regentschap (Kebupatian) Kendal meliputi dua wilayah kekuasaan dua Bupati di jaman VOC, yaitu Bupati Kendal dan Bupati Kaliwungu. Memasuki abad ke-19, kebupatian Kaliwungu dihapus. Wilayah yang membentang dari timur di sebuah bukit di sebelah barat Kalibanteng Semarang (saat ini berdiri gardu PLN Krapayak), hingga kali Kuto di bagian barat; yang sebelumnya dikuasai dua bupati; disatukan menjadi satu Regentschap dengan seorang bupati. Kaliwungu turun status menjadi Kawedanan yang paralel dengan DISTRIKT dalam tata pemerintahan Hindia Belanda.
 
Regentschap (Kebupatian) Kendal terdiri dari tujuh distrik atau Kawedanan. Selain kawedanan Kaliwungu, yang merupakan bekas kebupatian di jaman VOC; enam yang lainnya adalah Cangkiran, Limbangan, Perbuan, Selokaton, Truko, serta kawedanan Kendal sendiri sebagai pusatnya. Di wilayah-wilayah distrik atau kawedanan inilah pusat-pusat kekuasaan yang bersifat pinggiran (periferal) terbentuk. Konsepsi Kawulo-Gusti (Patron-Klien) muncul berhampiran pada titik-titik kekuasan baru itu. Jjumlah penduduk kebupatian Kendal tahun 1845 sebanyak 128 ribu jiwa. 60 ribu laki-laki, 68 perempuan. Dengan dicangkok sistem administrasi ala Barat, penduduk itu terjalin dalam sebuah sistem ikatan sosial ala masyarakat Jawa yang telah tumbuh abad-abad sebelumnya.
 
Pasca Revolusi (1945) , terjadilah reorganisasi. Ada titik Pusat Kekuasaan yang bertahan, tentunya dengan keberadaan seorang tokoh di dalamnya. Ada pula yang meredup. Proses yang tampak sederhana ini ditandai dengan hilangnya nama sebuah tempat dalam nomenklatur tata administrasi pemerintahan. Tentunya prosesnya lebih rumit dari sekedar itu. Dengan jargon Pembangunan dan Pembaharuannya, Orde Baru semakin menyibukkan orang untuk tidak terlibat dalam proses politik. Sumbu kekuatan politik yang menempel pada pusat-pusat kekuasaan hasil penataan kolonial dijinakkan. Jaringan pusat kekuasaan baru terbentuk dari kantor Koramil, kantor Polsek dan birokrasi sipil. Seakan memunculkan sebuah bentuk pranata dan praktik politik yang benar-benar baru.
Saat ini, tidak semua orang tahu keberadaan desa Truko, Selokaton, Perbuhan dan Cangkiran, yang pernah menempati posisi penting dalam nomenklatur tata administrasi Hindia belanda. Orang akan lebih cepat tahu, nama-nama tempat di mana pusat administrasi yang terbnetuk belakangan: Pegandon, Soukorejo, atau Cepiring.
 
Tahun 1999, perubahan terjadi. Dalam sebuah arus gelora reformasi, tenaga yang terpendam dari bekas pusat kekuasaan lama muncul. Tahun 2000, Hendi Budoro, keturunan seorang lurah di Cangkiran, dipilih DPRD menggantikan Djoemadi sebagai bupati Kendal yang meninggal dunia. Waktu itu masa jabatan Djoemadi masih empat tahun. Sejak saat ini, muncul nomenklatur baru dalam istilah politik lokal di Kendal: CANGKIRAN. Cangkiran menjadi nomenklatur yang sering disebut di lingkungan birokrasi dan politik dengan berbagai pensifatan. Meskipun, Cangkiran sendiri saat ini tidak lagi bagian dari teritorial Kabupaten Kendal. Sejak tahun 1976, Cangkiran yang sudah lama turun derajat menjadi nama sebuah desa, masuk wilayah Kota Semarang, dan menjadi kelurahan; akibat dari politik perluasan Kota Semarang di jaman Orde Baru.
 
Desember 2015, Widya Kandi Susanti, yang tidak bisa dilepaskan dan tumbuh dari nomenklatur politik Cangkiran; seorang bupati petahana kalah dalam Pilkada. Pilkada dimenangkan oleh Mirna Anisa, seorang dokter, yang leluhurnya berasal dari desa di sekitaran lereng gunung Sindoro: desa Surokonto, kecamatan Pageruyung. Ia pendatang baru dalam politik lokal. Terdengar dari nama desa leluhurnya, sulit untuk bisa menghubungkan ia dengan salah satu tujuh dari pusat kekuasaan rekaan kolonial Hindia Belanda. Akan tetapi sangat bisa ia membangun anyaman baru, dan membentuk titik pusat kekuasaan dalam politik lokal di Kendal. Atau melanjutkan anyaman lama. Terlepas, dari anyaman dan titik pusat kekuasaan itu nantinya akan lebih dikenal dengan nama apa; yang jelas politik lokal akan menciptakan kutub dan pusat-pusat kekuasaan yang menempel pada seseorang. Akankah SUROKONTO! PAGARUYUNG! menjadi nomenklatur politik?. Sumardi ARB