Foto untuk : Raperda SOTK ; 11 SKPD Pemprov Jateng Akan Dilebur

Raperda SOTK ; 11 SKPD Pemprov Jateng Akan Dilebur

Gedung Berlian, Semarang, Sekretariat DPRD Jateng kembali menggelar dialog bersama parlemen dengan tema "Spirit Penataan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah", Senin (5/9/2016). Narasumber dalam dialog itu yakni Sekda Jateng Sri Puryono, Ketua Pansus Satuan Organisasi perangkat Daerah (SOPD) DPRD Jateng Fuad Hidayat, dan Pengamat Politik dari Fakultas Hukum Undip Semarang Lita Tyesta.

Dalam dialog itu dibahas mengenai rencana perampingan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Jateng yang kini hampir mencapai tahap final. Rencana perampingan itu untuk 59 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang nantinya menjadi sekitar 48 dalam penataan SOPD.

Dalam hal ini, Pemprov Jateng memilih tidak mengikuti jejak Jatim yang tetap mempertahankan fungsi Bakorwil. Sementara, Biro Humas tidak melebur dengan Dinhubkominfo karena tupoksinya berbeda. Selebihnya, sebagian besar SKPD lain sudah dalam tahapan finalisasi nama, hanya ada beberapa dinas yang masih dalam opsi penamaan dan perlu dikonsultasikan ke Kemendagri.

Menurut Sekda Jateng Sri Puryono, “penataan SOTK yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disampaikan bahwa kami diminta oleh Pemerintah untuk tepat fungsi dan tepat ukuran yang menuju pada efisiensi dan efektivitas yang intinya menuju pada Great Governance dan Good Governance. Kami akan kelola pemerintahan yang bagus, baik dan bersih. Intinya, ending-nya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.”

Menanggapi hal itu, Ketua Pansus SOPD DPRD Jateng Fuad Hidayat mengatakan, dalam pembahasan SOTK di tingkat pansus, raperda sudah selesai untuk menjadi perda. “Insya Allah, minggu depan paripurna akan disahkan. Kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri tentang raperda itu dan alhamdulillah tidak ada perubahan raperda tersebut," kata legislator PKB itu.

Sementara, Pengamat Politik dari Fakultas Hukum Undip Semarang Lita Tyesta menyampaikan, “dengan PP itu semua daerah sudah diukur dan diatur secara rinci berdasarkan kondisi daerah masing-masing dengan variabel luas wilayah, jumlah penduduk, dan anggarannya. Jadi, tidak bisa diatur seenaknya sendiri.” (wartalegislatifjateng/amin/ariel)