Foto untuk : Rekrutmen Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah

Rekrutmen Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah

SEMARANG - KPID sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Jawa Tengah. Fungsi ini sejalan dengan azas pokok KPID sebagai lembaga yang bersifat independen, yang harus dapat melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan.

KPID juga juga menjadi semacam aksis yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran (yaitu radio dan televisi baik swasta, publik, komunitas, maupun berlangganan). Hal tersebut tercermin dalam ketiga macam tugas, fungsi, dan wewenang KPID secara umum dalam bidang pengaturan, pengawasan, dan pengembangan tersebut di atas.

Dalam menjalankan fungsinya, KPID harus mengusahakan terciptanya suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan informasi yang demokratis, serta keteraturan berdasarkan azas persamaan dan keadilan. Dalam sistem yang mengedepankan peluang kepada warga masyarakat untuk memperoleh hak azasi akan komunikasi dan informasi ini, Pemerintah khususnya dalam hal penyusunan ketentuan-ketentuan bersama KPID, lebih diharapkan peranannya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan penyiaran.

Komisi A DPRD Jateng saat ini sedang menyiapkan proses rekrutmen anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah untuk periode 2017-2020. Masa kerja tujuh anggota KPID Jateng akan berakhir pada 14 Februari 2017.

sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 32/2002 tentang penyiaran. “Seleksi anggota KPID direncanakan mulai Februari 2016. Wakil Ketua Komisi A, Fuad Hidayat (PKB) mengatakan, pihaknya segera membuka lowongan bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota KPID Jateng periode 2017-2020. Jika Februari belum bisa dilaksanakan, maka selambat-lambatnya Maret sudah harus dilaksanakan,” katanya dalam rapat kerja dengan KIPD Jateng, dengan agenda laporan kerja tahun 2015, di ruang rapat komisi, Senin (11/1).

Untuk proses seleksi, DPRD akan membentuk tim ad hoc atau tim seleksi yang terdiri atas unsur akademisi, masyarakat, dan pemerintahan. Setelah disaring, maka nama-nama yang lolos akan diserahkan ke Komisi A untuk menjalani fit and proper test, kemudian calon yang lolos segera ditetapkan. “Sampai saat ini proses seleksi masih dalam tahap persiapan. Jadwal tahapan seleksi masih disusun,” ujarnya. (SM Network)