Foto untuk : Ternyata Tidak Semua Layanan Bisa Teratasi Dengan Program JKD

Ternyata Tidak Semua Layanan Bisa Teratasi Dengan Program JKD

Kudus - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus meminta pemkab mengkaji ulang program jaminan kesehatan daerah (JKD) rawat inap gratis di ruang kelas III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut, diusulkan agar dialihkan ke BPJS Kesehatan. Ketua Komisi D DPRD Kudus Fraksi PKB Mukhasiron mengatakan, cakupan pelayanan kesehatan diketahui lebih luas jika menggunakan BPJS Kesehatan, ketimbang masih memaksakan program rawat inap gratis tersebut.

Terlebih alokasi yang dianggarkan untuk kedua program tersebut tak beda jauh. Untuk mendaftarkan sebanyak 24.369 jiwa warga miskin sebagai penerima bantuan iuran (PBI), pemkab Kudus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7 miliar.

Sementara untuk menutup kebutuhan program rawat inap gratis di kelas III, Pemkab harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar. "Akan lebih efisien jika anggaran untuk program rawat inap kelas III gratis dialihkan untuk menambah jumlah penerima PBI," katanya.

Mukhasiron mengatakan, program rawat inap gratis sejatinya program bagus. Namun ketika ada layanan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka perlu dipertimbangkan untuk mengintegrasikan kedua program tersebut.

“Ternyata tidak semua layanan bisa ter-cover dengan program JKD. Rumah sakit mencontohkan jika ada pasien patah tulang, pen untuk menyambung tulang tidak gratis. Padahal dengan BPJS bisa gratis,” katanya.(Saiful Annas/CN39/SM Network)