Foto untuk : UU MD3 adalah Produk Ketidakdewasaan Para Politisi Terhadap Demokrasi

UU MD3 adalah Produk Ketidakdewasaan Para Politisi Terhadap Demokrasi

Jakarta - Mundurnya politisi Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menjadi momentum perbaikan DPR .

Hal ini dikatakan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) KH Maman Imanulhaq kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

"Saya sarankan segera saja berkumpul para ketua umum partai dan segera membuat kesepakatan yang rasional demi kepentingan bangsa dan negara," kata Maman Imanul Haq.

Terkait dengan hal itu pula, Maman mengharapkan agar para ketua umum partai politik untuk memerintahkan fraksi-fraksinya di DPR agar merevisi Undang-Undang MD3.

Pasca mundurnya Setya Novanto yang divonis bersalah oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terkait kasus 'papa minta saham' mencuatkan Wacana menggelar pemilihan atau kocok ulang pimpinan DPR.

Untuk itu, Maman Imanul Haq menilai revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) perlu direvisi untuk menggelar pemilihan ulang.

"MD3 adalah produk ketidakdewasaan para politisi terhadap demokrasi dan sekaligus pengabaian terhadap kedaulatan rakyat," kata Maman.

Maman mengatakan setelah UU MD3 berhasil, seluruh alat kelengkapan dewan diisi dengan orang yang dianggap kredibel dan mumpuni.

"Kalau ini tidak dilakukan maka jangan berharap ada perubahan dan kemajuan bagi Indonesia," kata Maman.

 

(dikutip: DPP PKB )